Jakarta –
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Pemerintah optimis proyek IKN akan berjalan dengan mulus ke depan dengan berbagai investasi yang telah dan akan masuk.
Salah satu konsentrasi dalam pembangunan IKN ini adanya pengelolaan lahan dan pemanfaatannya di wilayah IKN, harus terus menjadi perhatian berbagai pihak.
Salah satu wujud nyata yang dilakukan Pemerintah lewat Badan Bank Tanah yang merupakan badan hukum khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah Negara, dalam hal ini melakukan Nota Kesepahaman (MOU) dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang sering dikenal (Krakatau International Port) dan PT Krakatau Sarana Properti (KSP). Keduanya merupakan anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan Mou ini dilaksanakan pada (12/6) dikantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat. Dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, Deputi Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat dan Perdananto Aribowo, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman.
Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyampaikan bahwa sesama organisasi di bawah pemerintahan harus melakukan berbagai kerja sama, tidak hanya penandatanganan MoU saja, tapi bisa terus bekerjasama ke depannya secara konkrit.
“Mou saat ini antara KBS, KSP dan Badan Bank tanah ini mengenai rencana pembangunan Kawasan industri terintegrasi yang didalamnya terdapat pelabuhan, pergudangan, dan fasilitas penunjang lainnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang notabenenya merupakan wilayah pendukung IKN,” ujar Parman.
Parman juga menjelaskan bahwa Badan Bank Tanah akan terus mendukung berbagai strategis Pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan IKN sesuai dengan tupoksi dari kelembagaan Bank Tanah.
Pembangunan pelabuhan ini bertujuan untuk mendukung pasokan logistik operasional IKN dengan memberikan layanan logistik yang terintegrasi secara end to end.
Disisi lain, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera, Akbar Djohan, MoU ini wujud nyata dan kongkrit dalam mendukung IKN, dan KBS hal-hal kongkrit menjadi prinsip di KBS, sehingga tidak hanya sampai MoU saja, tapi bisa diselesaikan secara tuntas dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
PT KBS merupakan pelabuhan curah terbesar di Indonesia dengan konsep Integrated Industrial Port yang terintegrasi dengan jasa logistik. “KBS sebagai operator terminal umum, memiliki pengalaman dalam melayani berbagai macam jenis kargo curah. Selain itu KBS juga melakukan pelayanan marine service di Balikpapan, Dumai, Jepara, Marunda dan Banten” ujar Akbar.
Akbar menambahkan bahwa IKN memiliki tantangan yang besar, diperlukan kolaborasi dalam mempercepat pembangunan IKN. “Kami sangat siap untuk meningkatkan supply chain dan logistik di IKN” ujar Akbar.
Hal diatas juga di selaras dengan Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti, Iip Arief Budiman, yang menyampaikan bahwa KSP memiliki pengalaman dalam mengelola kawasan industri di Cilegon, Banten dengan layanan lengkap dan terintegrasi, mencangkup fasilitas seperti infrastruktur dan utilitas kawasan diantaranya jalan, pergudangan, pelabuhan, listrik, air dan gas.
“Kami berkomitmen bahwa kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di MoU saja tapi bisa kita selesaikan, bahkan kedepannya saya harap kita bisa terus berkontribusi dalam kerjasama,” ungkap Iip.
(fdl/fdl)
