Jakarta –
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati kembali masuk dalam daftar 100 wanita berpengaruh dunia (The World’s 100 Most Powerful Women) versi Forbes tahun 2023. Menurut Nicke, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
“Saya bersyukur dan berterima kasih atas penilaian baik dan pengakuan masyarakat Internasional terhadap Pertamina. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus bekerja lebih baik lagi dalam menjaga ketahanan energi nasional serta mensukseskan transisi energi dalam rangka pencapaian Net Zero Emission,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023)
Nicke merupakan satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar. Selain Nicke, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nicke berada di peringkat ke-51 dan Sri Mulyani di peringkat ke-47. Adapun posisi teratas dipegang oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen disusul Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Penyanyi-penulis lagu Amerika, Taylor Swift.
Nicke sebelumnya juga telah masuk dalam daftar wanita berpengaruh dunia dari Fortune dan Forbes tiga tahun berturut-turut pada 2020, 2021 dan 2022.
Seperti tahun sebelumnya, Forbes menjelaskan bahwa daftar wanita berpengaruh ditentukan dengan empat metrik utama, yaitu pendapatan, media, dampak, dan lingkup pengaruh.
“Untuk para pemimpin politik, kami menimbang produk domestik bruto dan populasi, untuk pemimpin perusahaan, pendapatan dan jumlah karyawan; dan media menyebutkan dan menjangkau semua,” tulis Forbes.
Forbes menyebut ketika Indonesia menjadi presiden G20 pada tahun 2022, Nicke Widyawati sukses mengemban amanah sebagai Ketua Gugus Tugas atau Chair Task Force Energy, Sustainability and Climate. Nicke berhasil membawa tiga rekomendasi utama yakni Percepatan Transisi untuk Energi Berkelanjutan, Memastikan Transisi yang Tepat dan Berkeadilan dan Keterjangkauan Energi. Sebagai Direktur Utama BUMN, Nicke senantiasa mendukung keputusan pemerintah Indonesia.
(acd/das)
