Bankterkini.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan pengeluaran negara, dengan total penghematan mencapai Rp306,69 triliun.
Efisiensi anggaran ini difokuskan pada dua sektor utama, yakni pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun. Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran dapat dialokasikan lebih efektif bagi program-program prioritas pemerintah.
Dampak Pemangkasan Anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa penghematan anggaran ini diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan anggaran yang lebih terarah agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Namun, kebijakan ini juga berdampak pada sejumlah kementerian. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, misalnya, mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp722,73 miliar. Menteri Yandri Susanto menegaskan bahwa meski ada pengurangan anggaran, honor pendamping desa tetap akan dibayarkan selama setahun penuh. Saat ini, alokasi anggaran baru mencakup 10 bulan, tetapi pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembayaran hingga akhir tahun.
Sementara itu, Kementerian Transmigrasi juga menghadapi kendala serupa. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut bahwa pemotongan anggaran menyebabkan defisit Rp50 miliar untuk pembayaran gaji pegawai. Kementeriannya akan mengajukan tambahan anggaran kepada bendahara umum negara guna menutupi kekurangan tersebut.
Pemutusan Kontrak Pegawai
Salah satu dampak signifikan dari efisiensi anggaran adalah pemutusan kontrak pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebanyak 18 ribu pegawai kontrak dikabarkan dirumahkan akibat pemangkasan anggaran sebesar 80 persen atau sekitar Rp81,38 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kontrak para pegawai tersebut belum dapat diperpanjang karena masih menunggu evaluasi anggaran. Ia berharap proses pemblokiran anggaran dapat segera selesai agar kontrak pegawai bisa diperpanjang.
Dampak terhadap Perekonomian Nasional
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai bahwa pemangkasan anggaran ini dapat berdampak pada perekonomian nasional. Salah satu efek langsungnya adalah peningkatan angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja ribuan tenaga honorer. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat konsumsi domestik yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pengurangan belanja di sektor infrastruktur juga dikhawatirkan akan memengaruhi daya saing nasional. Rizal menilai bahwa pengurangan proyek infrastruktur dapat mengurangi kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan fiskal yang lebih seimbang dengan tetap memperhatikan sektor-sektor produktif.
Meskipun program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, Rizal menilai bahwa dampak positifnya mungkin tidak sebanding dengan efek negatif dari pemangkasan anggaran. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan fiskal agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
