Jakarta –
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Kementerian BUMN dalam proses restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) melalui jalur PKPU. Dia meyakini, penyelesaian tersebut akan memberikan perlindungan kepada BUMN agar dapat kembali mengembangkan bisnisnya.
“Alhamdulillah Komisi VI dan Kementerian BUMN sudah menemukan solusi untuk vendor Barata. Semoga ini menjadi solusi terbaik bagi semua pihak,” kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Wamen II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Selasa (14/12/2021).
Rapat Kerja ini juga dihadiri Direktur Utama PT Barata Indonesia Bobby Sumardiat Atmosudirjo, Dirut PT BSI Hery Gunardi, dan Dirut PT Jamkrindo Syariah Gatot Suprabowo.
Andre mengatakan, Frkasi Gerindra telah menerima aduan Aliansi Vendor Barata yang merupakan gabungan dari 253 supplier atau vendor BUMN terkait belum dilakukannya pembayaran tagihan terhadap ratusan vendor yang telah bekerja sama. Di antara para vendor tersebut kini berstatus coll 3, bahkan ada juga yang sudah coll 5. Status itu menyebabkan para vendor kesulitan mengakses fasilitas pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lain.
Andre meminta, agar Kementerian BUMN senantiasa memperhatikan kondisi supplier atau vendor BUMN mengingat sebagian besar vendor adalah pelaku suaha UMKM yan juga mempunyai peran besar dalam pembukaan lapangan kerja di Indonesia.
“Yang perlu Pak Bobby ketahui mengapa para vendor menerima putusan PKPU, karena kalaupun Barata dibangkrutkan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat menerima aduan, kami meyakinkan mereka agar mau berdamai dengan Barata, lalu mari kita cari solusi untuk membayar hutang-hutangnya. Alhamdulillah mereka dapat kita yakinkan karena banyak vendor yang merupakan mantan karyawan Bapak sehingga mereka tahu bagaimana kondisi Barata,” kata Andre.
Lebih lanjut, Andre menyatakan mendukung langkah penyelesaian vendor PT Barata Indonesia yang dibiayai oleh PT BSI sesuai dengan koridor yang telah diputuskan dalam PKPU yaitu melalui novasi (pembaharuan utang) pembiayaan supplier kepada PT Barata Indonesia.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini pun meminta agar novasi selambat-lambatnya bisa diselesaikan pada awal Februari tahun 2022.
“Kalau melihat time line, pertama, saya meminta agar BSI dan Jamkrindo Syariah ini harus sudah selesai urusan business to businessnya sebelum tutup buku pada 31 Januari. Kedua, proses novasi ini juga harus sudah selesai pada awal Februari. Sehingga pada akhir Februari urusan coll yang menyulitkan para vendor ini sudah selesai. Jadi sudah tidak ada lagi coll 3 maupun coll 5 terhadap vendor,” kata Andre.
“Jadi rapat Panja Restrukturisasi BUMN dan Rapat Kerja kita hari ini tidak mubazir. Karena kita bisa memberikan legacy terhadap ratusan vendor dan belasan ribu karyawan yang hidup dari vendor tersebut, ini bisa jadi amal jariah untuk Pak Tiko dan Dirut Dirut yang hadir di sini, bisa menyelesaikan beban mereka,” imbuh Andre.
Simak Video “Di Depan Jokowi, Erick Thohir Curhat Jadi Menteri BUMN“
[Gambas:Video 20detik]
(ega/hns)
