Bankterkini.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto melalui skema pembagian beban bunga Surat Berharga Negara (SBN) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan ini dirancang sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas moneter.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, mekanisme burden sharing dilakukan dengan proporsi 50:50 antara BI dan Kemenkeu. Untuk program perumahan rakyat, misalnya, beban bunga efektif yang ditanggung masing-masing pihak sebesar 2,9 persen. Sementara itu, pada Koperasi Desa Merah Putih, angka beban bunga efektif mencapai 2,15 persen. Formula pembagian dihitung dari bunga SBN 10 tahun yang dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisanya dibagi dua.
Perry menegaskan, kesepakatan ini merupakan bentuk sinergi antara otoritas moneter dan fiskal. “Kami terus sinergi. Itu bukti kami, sebagai bagian dari NKRI, berkomitmen mendukung Asta Cita, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta Indonesia maju,” ujarnya dalam rapat kerja bersama DPD RI pada Kamis (4/9/2025).
Selain berbagi beban bunga, BI juga melanjutkan pembelian SBN dari pasar sekunder. Dari langkah ini, sekitar Rp200 triliun berhasil dikucurkan ke pasar keuangan. Dana hasil pembelian sebagian dialokasikan oleh Kemenkeu untuk program ekonomi rakyat, termasuk pembangunan rumah rakyat dan penguatan koperasi desa. Perry menyebut kebijakan ini tetap dilakukan secara hati-hati dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan moneter.
Kebijakan burden sharing sendiri kerap dipandang sebagai bentuk quantitative easing. Skema ini pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19, ketika BI membeli SBN di pasar perdana maupun sekunder untuk mendukung pembiayaan program pemerintah dengan skema berbagi bunga. Meski menambah jumlah uang beredar, tambahan likuiditas tersebut langsung dinetralisasi melalui operasi pasar uang.
Data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada operasi moneter BI dalam dua tahun terakhir. Jika pada 2023 total operasi hanya Rp765,5 triliun, sejak pertengahan 2024 nilainya konsisten di atas Rp900 triliun. Bahkan pada November 2024, operasi moneter tembus Rp1.095 triliun, dan hingga Juni 2025 masih bertahan di level Rp1.034 triliun.
Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi tulang punggung dalam sterilisasi likuiditas. Outstanding SRBI yang pada akhir 2023 tercatat Rp254 triliun melonjak hingga Rp860 triliun pada Desember 2024. Hingga Juni 2025, nilainya tetap dominan di Rp782,96 triliun. Instrumen ini efektif menarik dana bank dan investor ke surat berharga jangka menengah sehingga tidak membanjiri pasar uang.
Instrumen lain tetap dipakai meski porsinya menurun. Reverse repo SBN yang pernah mencapai Rp330,8 triliun pada Juni 2024, susut drastis menjadi Rp32,9 triliun per Juni 2025. Sementara itu, term deposit yang sempat populer di 2021 dihentikan karena dianggap kurang efektif dibanding SRBI.
Di sisi lain, Sukuk Bank Indonesia (SukBI) mencatat kenaikan. Dari posisi Rp47,5 triliun pada Juni 2024, nilainya naik menjadi Rp64,9 triliun setahun kemudian. Diversifikasi instrumen ini menegaskan upaya BI menjaga keseimbangan likuiditas tanpa mengganggu pasar.
Langkah BI bersama Kemenkeu dinilai sebagai strategi untuk menopang pembangunan nasional sekaligus menyalurkan dana bagi sektor produktif. Dengan dukungan penuh terhadap Asta Cita, pemerintah berharap target pertumbuhan inklusif dapat terwujud tanpa mengorbankan stabilitas moneter.
