Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bakal terbang China untuk negosiasi bunga pinjaman ke China Development Bank (CDB). Pinjangan ini terkait dengan pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Jadi saya nanti juga ada high level dialog di Beijing, kita akan bawa isu ini. Jadi saya kira semua akan car win-win lah. Karena mereka melihat juga kita melakukannya profesional,” katanya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (31/3/2023).
Sebagai informasi, dari cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun, 75% biaya akan ditambal dari utang. Saat ini, kata Luhut, pihaknya masih menegosiasikan tingkat interest (bunga) utang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekarang kita tinggal finalkan tentang interestnya. Mereka mau 4%, kita mau 2%, sekarang negosiasi sudah jalan,” tuturnya.
Luhut menyebut Indonesia memiliki sejumlah opsi terkait ini. Ia juga menegaskan Indonesia tidak akan tunduk ke siapa pun selain kepada aturan.
“Jadi kita juga tidak pernah tunduk kepada siapa-siapa. Kita tunduk pada masalah aturan saja,” tegasnya.
Dalam catatan detikcom, pembicaraan soal cost overrun sendiri sudah terjadi sejak tahun lalu, namun baru saat ini lah ada nilai yang disepakati soal besaran biaya bengkak proyek yang digarap konsorsium Indonesia-China itu.
Baik pihak Indonesia maupun China punya hitungan sendiri dan berbeda besarnya. Namun, menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dalam diskusi tingkat tinggi terakhir yang dilakukan di Beijing, akhirnya besaran bengkak proyek sudah disepakati bersama.
“Kemarin kami baru dari Beijing dan kita telah sepakat dengan cost overrun yang disepakati oleh pihak Indonesia dan China, sehingga bisa cair segera ke KCIC,” papar pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2/2023).
Tiko mengatakan nilai cost overrun yang disepakati sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliunan. Jumlah itu, lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(dna/dna)
