Jakarta –
Pemerintah merilis kartu kredit pemerintah domestik. Kartu kredit ini diharapkan dapat mempercepat belanja barang dan jasa di kementerian dan lembaga, baik yang ada di pusat dan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kartu kredit khusus ini digunakan untuk mempercepat belanja pemerintah dalam rangka penggunaan produk dalam negeri. Luhut menyatakan dengan kartu kredit ini pembayaran pembelian barang dan jasa UMKM lokal yang dilakukan kementerian dan lembaga bisa lebih cepat.
Kartu kredit pemerintah ini menurut Luhut juga masuk dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Ini (kartu kredit pemerintah) jadi penting untuk transparansi dan kemudahan belanja barang dan jasa pemerintah. Harapannya dengan melalui kartu kredit pemerintah domestik ini bisa mempercepat kecepatan pembayaran ke UMKM,” ungkap Luhut dalam peluncuran Kartu Kredit Pemerintah yang disiarkan virtual, Senin (29/8/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kartu kredit pemerintah dapat mempercepat pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah. Dia meminta Bank Indonesia (BI) dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk segera mendampingi kementerian dan lembaga di pusat dan daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah.
“Kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten, pemerintah kota harus segera masuk ke sistem ini, ke platform ini sehingga terjadi kecepatan pembayaran,” ungkap Jokowi di acara yang sama.
Menurutnya selama ini pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah seringkali mundur-mundur, namun dengan kartu kredit pemerintah ini diharapkan pembayaran belanja barang dan jasa bisa langsung dilakukan.
“Mungkin dulu pembayaran mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung, bayarnya sudah masuk ke rekening kita. Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini betul-betul kita taati bersama,” papar Jokowi.
“Belanja-belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri,” pungkasnya.
(hal/ara)
