Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menginginkan agar aparatur negeri sipil (ASN) bersedia bekerja lintas instansi atau tidak menetap di satu Kementerian/Lembaga (KL) hingga BUMN.
“Kami juga ke depan ingin ASN itu ASN Merdeka, ASN Merdeka itu dari mulai mendaftar pegawai negeri masuk di PANRB jangan sampai pensiun di PANRB,” katanya dalam dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021, Senin (20/12/2021).
Ia menekankan ASN bisa berpindah ke Kementerian/Lembaga lain, bahkan ke BUMN. Ia juga berharap pegawai BUMN mau pindah ke instansi pemerintahan.
“Dia bisa pindah ke Kementerian lain, dia bisa pindah ke BUMN, yang di BUMN bisa bisa pindah ke PANRB. Termasuk Deputi kami, SDM kami ambilkan dari mantan pegawai BNI dan Bank Mandiri serta BUMN-BUMN lain. Ini contoh-contoh dalam konteks birokrasi atau ASN Merdeka,” jelasnya.
Tjahjo juga mengatakan harus ada keterlibatan perusahaan swasta dalam mengejar reformasi birokrasi. Mengingat di masa depan belum tentu reformasi birokrasi ini bisa menjadi program prioritas kembali.
“Kami menyampaikan reformasi birokrasi ini perlu adanya lompatan yang cepat. Kalau tidak ada lompatan yang cepat didukung oleh swasta. Saya kira akan repot sekali. Siapa yang menjamin Presiden 2024 masih memasukkan reformasi birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia dalam skala program prioritas visi-misinya. Mari kalangan swasta dan manajer juga menyisihkan tenaga pikiran membantu Kementerian Lembaga dan Pemda,” tutupnya.
Ia mencontohkan ada perusahaan swasta yang saat ini sudah menerjunkan puluhan pegawainya untuk menata digitalisasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kemarin disebutkan yang sekarang juga membantu inovasi digitalisasi di KPK. Ada lembaga swasta yang kemarin menerjunkan sekian puluh pegawainya untuk menata,” tutupnya.
Lihat juga Video: Kala Tjahjo Ingin Gaet Bos Blue Bird Jadi PNS Tapi Kandas karena Gaji
(fdl/fdl)
