Jakarta –
Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan percepatan digitalisasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini salah satunya diwujudkan melalui percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
“Percepatan pembangunan MPP digital ini dalam rangka digitalisasi mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1/2023).
Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wapres, Jakarta hari ini. Dalam rapat tersebut, Ma’ruf mengatakan dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, terdapat 103 MPP yang sudah diresmikan. Adapun pada tahun 2024, ia menargetkan MPP dapat 100 persen diselenggarakan di seluruh daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rangka mempercepat hal ini, Ma’ruf menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk mengoordinasikan langkah-langkah terpadu dan konkret pembangunan MPP Digital, termasuk integrasi proses bisnis.
Merespons hal ini, Kementerian PANRB saat ini telah melakukan asesmen pada 10-15 MPP untuk menjadi bagian dalam MPP Digital. Adapun MPP-MPP ini dipilih berdasarkan keunikan dan kelebihan fitur unggulan masing-masing untuk masuk dalam proses pembangunan MPP Digital ke depan.
“Ada beberapa MPP yang sedang disiapkan untuk menjadi semacam pilot project,” kata Anas.
Di samping itu, kata Anas, Kementerian PANRB juga telah berkolaborasi dengan salah satu perusahaan perbankan dalam rangka supervisi dan perbantuan skema MPP Digital.
“Rencananya kami akan menggandeng Bank Mandiri sebagai bank yang punya track record digitalisasi relatif progresif untuk mendampingi skema MPP Digital ini. Kita sudah rapat dengan tim teknologi Bank Mandiri, atas dukungan Menteri BUMN Pak Erick Thohir,” sambungnya.
Anas menilai kehadiran MPP Digital dibutuhkan tidak hanya sebagai tulang punggung untuk menyokong dan mengoptimalkan peran MPP yang telah dibangun, namun juga bertindak sebagai portal pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai e-services yang diselenggarakan di pemerintah kabupaten/kota.
Secara garis besar, pembangunan aplikasi MPP Digital dibagi ke dalam 14 tahapan. “Dimulai dari kriteria, penyusunan desain, uji coba, dan pembaruan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anas menambahkan kehadiran MPP Digital diperlukan karena dalam menerima pelayanan di MPP saat ini, masyarakat masih dipersulit dengan permintaan persyaratan yang berulang-ulang akibat proses bisnis antar-layanan yang belum terintegrasi. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merugikan jarak antara rumah dengan MPP yang jauh.
“Dengan adanya MPP Digital, masyarakat hanya perlu cukup sekali input dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui berbagai perangkat elektronik,” imbuhnya.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini pun mengungkapkan dari 103 MPP yang sudah diresmikan, beberapa MPP telah mencoba untuk membangun pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) dalam memberikan layanan.
“Namun e-services yang disediakan tidak berada pada satu platform atau terpisah-pisah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat harus membuat banyak akun dan mengakses banyak e-services,” katanya.
Anas berharap hadirnya MPP Digital, ke depan masyarakat dapat menggunakan satu akun (single sign on) pada satu kanal untuk mengakses berbagai layanan publik. Hal ini dilakukan sesuai amanat Jokowi dan Ma’ruf Amin agar reformasi birokrasi dapat berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat, serta lebih efisien.
“Ke depan dengan MPP Digital ini maka warga cukup punya satu akun untuk semua e-services, mulai soal kependudukan, perizinan berusaha, berbagai jenis sertifikasi, dan sebagainya sepanjang itu pelayanan publik,” pungkasnya.
Lihat juga video ‘Alasan Jokowi Pilih Azwar Anas Jadi Menteri PANRB’:
(akn/ega)
