Bankterkini.com – Kebijakan penyederhanaan nilai nominal rupiah atau redenominasi kembali menjadi perhatian publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia (BI), sehingga pemerintah tidak dapat memutuskan waktu pelaksanaannya. Pernyataan ini merespons pertanyaan mengenai kapan redenominasi akan diterapkan.
Purbaya menyampaikan, pemerintah menghormati kewenangan yang dimiliki BI sebagai otoritas moneter. Menurutnya, setiap kebijakan terkait nilai mata uang nasional harus melalui kajian mendalam dan berada dalam ruang keputusan bank sentral. “Redenominasi merupakan kebijakan bank sentral, dan penerapannya dilakukan sesuai kebutuhan pada saat yang tepat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (10/11/2025).
Ia juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Purbaya menekankan bahwa tidak ada rencana pelaksanaan redenominasi pada tahun ini maupun tahun depan. Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah spekulasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keberlangsungan kebijakan ekonomi nasional. “Tapi tidak sekarang, dan tidak tahun depan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengakui tidak memiliki informasi pasti mengenai kapan kebijakan ini akan dieksekusi oleh BI. Ia menekankan kembali bahwa penentuan waktu merupakan domain bank sentral, bukan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya meminta agar masyarakat mengacu pada pernyataan BI terkait perkembangan isu tersebut.
Sementara itu, Bank Indonesia melalui Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam mempersiapkan rencana redenominasi. Ramdan menjelaskan, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor, termasuk stabilitas politik, situasi ekonomi, kondisi sosial, serta kesiapan teknis dari sisi hukum, logistik, dan teknologi informasi.
Menurut BI, redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit dalam pecahan rupiah tanpa mengurangi nilai mata uang atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, perubahan ini tidak akan berdampak terhadap nilai riil transaksi maupun harga barang dan jasa. Prosesnya juga akan melibatkan koordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain agar kebijakan berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan.
Bank sentral menilai, redenominasi memiliki manfaat strategis dalam jangka panjang. Selain meningkatkan efisiensi transaksi, kebijakan ini diharapkan memperkuat persepsi positif terhadap rupiah di tingkat internasional. Lebih jauh, langkah ini juga dinilai mampu mendorong modernisasi sistem pembayaran dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah perubahan global yang cepat.
Meski demikian, BI menegaskan bahwa tahapan menuju implementasi redenominasi harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Masyarakat dipandang perlu mendapat pemahaman yang jelas agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan kebingungan. “Prosesnya harus disiapkan dengan seksama agar berjalan mulus dan tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” ujar Ramdan dalam keterangannya.
Dengan sikap tegas pemerintah dan BI tersebut, publik kini mengetahui bahwa redenominasi belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Fokus otoritas saat ini tetap pada menjaga stabilitas rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ke depan, proses edukasi dan komunikasi akan menjadi langkah penting dalam mengawal kebijakan ini menuju implementasi yang tepat waktu dan tepat sasaran.








