Bankterkini.com – Pemerintah resmi menarik dana sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan pada sektor perbankan. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis memperkuat likuiditas serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan moneter yang tengah dijalankan BI. Menurutnya, pemindahan dana ke perbankan tidak hanya menambah likuiditas, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.
“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk penempatan dana pemerintah dari BI ke perbankan. Hal ini turut memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry dalam konferensi pers virtual, Kamis (19/9/2025).
Selain dukungan fiskal, BI juga telah mengambil langkah moneter dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 4,75 persen. Perry menambahkan, kebijakan tersebut ditopang oleh penurunan nilai Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 200 triliun, dari sebelumnya Rp 976 triliun menjadi Rp 716 triliun.
“Penurunan SRBI merupakan ekspansi likuiditas yang sekaligus mendukung pembiayaan fiskal melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Seluruh kebijakan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, menjaga inflasi tetap rendah, stabilitas rupiah terjaga, dan pertumbuhan ekonomi terus didorong,” jelas Perry.
Kementerian Keuangan memastikan dana Rp 200 triliun tersebut dialokasikan ke lima bank besar nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana itu disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta satu bank syariah.
Rinciannya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing memperoleh Rp 55 triliun. Sementara Bank Tabungan Negara (BTN) menerima Rp 25 triliun. Adapun Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan Rp 10 triliun.
Purbaya menuturkan, alokasi untuk BSI dipertimbangkan karena bank tersebut memiliki akses strategis ke wilayah Aceh. Dengan demikian, dana pemerintah juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah tersebut.
“Besaran dana disesuaikan dengan skala bank. BSI kami sertakan karena menjadi satu-satunya bank yang beroperasi penuh di Aceh. Harapannya, likuiditas tambahan bisa mendorong aktivitas ekonomi di sana,” ujar Purbaya.
Langkah pemerintah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan likuiditas perbankan di tengah tantangan global. Dengan tambahan dana, bank diharapkan dapat memperluas penyaluran kredit, khususnya untuk sektor produktif seperti UMKM, industri manufaktur, dan proyek infrastruktur.
Pengamat ekonomi menilai kebijakan fiskal ekspansif yang didukung langkah moneter akomodatif BI dapat menjadi kombinasi yang efektif. Apalagi, pemerintah dan BI terus menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas keuangan serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Meski demikian, tantangan eksternal tetap perlu diwaspadai. Fluktuasi nilai tukar, ketidakpastian ekonomi global, hingga pergerakan harga komoditas masih menjadi faktor yang bisa memengaruhi efektivitas kebijakan. Karena itu, konsistensi kebijakan moneter dan fiskal dianggap krusial agar perekonomian nasional tetap terjaga.
Dengan injeksi dana segar ke sistem perbankan, pemerintah berharap akselerasi penyaluran kredit dapat segera terealisasi. Jika berjalan sesuai rencana, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas keuangan nasional.
