Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan sertifikat tanah yang didapatkan masyarakat bisa diagunkan ke bank untuk digunakan sebagai modal kerja. Akan tetapi, ia mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati.
Hal ini disampaikan di Istana Negara usai membagikan sertifikat tanah elektronik secara simbolis kepada 10 perwakilan, yaitu 7 orang penerima sertifikat perorangan dan 3 orang penerima sertifikat aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Terus sertifikat ini dipakai untuk apa? Coba kalau kita lihat di perbankan naiknya berapa? Pasti naik drastis karena akan banyak sekali sertifikat yang ‘disekolahkan’, dipakai untuk modal kerja, nggak apa-apa,” katanya dikutip dari YouTube Kementerian ATR/BPN, Senin (4/12/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tetapi tolong kalau ingin dipakai untuk agunan ke bank itu dihitung, dihitung, dikalkulasi betul, bisa nyicil ndak bulanannya, bunganya, pokoknya, untung usahanya berapa. Jangan sampai sertifikat sudah kita serahkan, dipakai untuk agunan bank, 2 tahun sertifikatnya hilang. Hati-hati. Ini hati-hati,” lanjutnya.
Jokowi pun meminta seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mensosialisasikan program sertifikat elektronik dari perkotaan hingga pedesaan di seluruh Indonesia dengan detil dan jelas.
“Dan saya minta agar Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajarannya di seluruh tanah air Indonesia agar mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai di desa-desa di seluruh Indonesia. Beri informasi sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo membagikan 2.550.800 sertifikat tanah elektronik yang diserahkan secara simbolis kepada 10 orang perwakilan. Kesepuluh orang tersebut diwakilkan oleh masyarakat serta pejabat negara. Pejabat negara tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Menurut Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, melalui penerapan sertifikat elektronik dalam membuat sertifikat tanah menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan sistem digital ini juga dapat mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data.
Selain itu, bisa melindungi sertifikat dari bencana alam, misalnya ketika terjadi banjir, gempa bumi, dan lainnya.
“Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertifikat, mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan dan membatasi ruang gerak para mafia tanah,” ujar Hadi.
Adapun, sertifikat tanah elektronik diterbitkan dengan secure document dan disahkan melalui tanda tangan elektronik sehingga kerahasiaan dan keamanan data Pertanahan dapat terjamin. Jika diperlukan, dapat diberikan dalam bentuk fisik berupa security paper. Untuk mengakses sertifikat tanah ini bisa dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
Penerapan sertifikat elektronik dilakukan secara bertahap, mulai dari aset BMN, BMD, badan hukum, BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 Kabupaten kota lengkap dan selanjutnya di seluruh wilayah Indonesia.
Simak Video “Jokowi Bagi Sertifikat Tanah di Sawah Becek: Yang Pilih Tempat Siapa?“
[Gambas:Video 20detik]
(abr/dna)
