Jakarta –
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan inti dari bantuan sosial (Bansos) bukan lagi sekadar bantuan. Lebih dari itu, Bansos juga sebagai perlindungan sosial (social protection).
Dalam hal ini, peran bantuan sosial tidak semata-mata untuk mengurangi beban pengeluaran, melainkan juga peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pemberdayaan masyarakat rentan, khususnya yang terdampak pandemi.
“Rp 78,2 triliun (Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022) yang akan disalurkan untuk program yang menggunakan mata anggaran Bantuan Sosial, di dalamnya ada program perlindungan sosial,” ujar Harry dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).
Perlindungan sosial itu, sebut Harry, mencakup cara mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, sehingga mendorong keluarga miskin lebih produktif.
“Perlu strategi ke depan menggunakan mata anggaran bansos untuk pihak yang memang berhak menerima bantuan. Kemensos tahun depan tetap akan memberikan perlindungan sosial dengan akses permodalan, keterampilan dan pemasaran untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya.
Harry menambahkan, perlindungan sosial juga melibatkan perbaikan infrastruktur di daerah tertinggal untuk memberikan layanan dasar. Oleh karena itu, pelayanan juga harus terintegrasi, dan bantuan sosial juga dioptimalkan penggunaannya dalam hal kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, misalnya di bidang program kewirausahaan.
Ia mencontohkan skema bantuan yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kurang mampu, dapat digunakan sebagai usaha pemberdayaan ekonomi, misalnya penggemukan ayam petelur, pengembangan lahan untuk bibit sayur dan sembako lainnya.
“Jadi tidak hanya dibelanjakan ke pasar. Tidak hanya untuk dikonsumsi. Namun diharapkan bantuan sosial bisa memproduksi sendiri untuk pemenuhan kebutuhan harian guna menuntaskan kemiskinan ekstrem,” jelas Harry.
Harry menyampaikan, bansos dengan skema baru nantinya harus dapat digunakan untuk pemenuhan kehidupan layak, salah satunya tempat tinggal. Misalnya, rusunawa di Pangudi Luhur yang dihuni oleh mereka yang sedang dipersiapkan untuk mandiri dalam 2-3 tahun mendatang berdasarkan evaluasi.
Ia juga tak memungkiri bahwa data menjadi isu penting hal pemberian bansos. Menurutnya data harus dilengkapi geo tagging untuk keluarga penerima bansos guna meminimalisasi kesalahan. Pihaknya juga akan selalu berupaya memastikan orang-orang yang layak akan menerima bantuan.
“Kemensos berupaya memperbaiki integritas data. Saat ini masyarakat bisa mengecek bansos, bahkan bisa usul/sanggah saat data tidak sesuai,” ujarnya.
Harry mengatakan upaya perbaikan data dengan menggunakan sistem berbasis digital juga online ke publik dilakukan, sehingga dapat dipastikan integritas data valid dan reliabel.
“Kemensos juga berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data, tidak hanya berdasar NIK namun juga KK (nomor KK). Dengan data berbasis sistem digital maka masyarakat dapat terlibat untuk pantau kualitas data,” urainya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena sepakat bansos sebaiknya dibahas dari aspek terpenting, yaitu data, agar semakin tepat sasaran. Dalam hal ini, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi terutama dari sisi data.
“Juga bagaimana pelibatan semua pihak, dari pusat hingga tingkat RT RW, ini juga harus dievaluasi peran, tugas, dan sinerginya,” imbuhnya.
Ketepatan penyaluran bansos dipandang signifikan karena menurutnya, salah satu respon negara dalam penanganan COVID-19 adalah merencanakan bantuan yang tepat dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga yang terdampak.
Senada, Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari menjelaskan bansos seharusnya tidak lagi disikapi sebagai bantuan melainkan sebagai program intervensi bagian dari pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan rentan, apalagi di situasi pandemi.
Dalam hal ini, Supari menyampaikan, BRI memiliki dua peran. Pertama sebagai lembaga yang menyukseskan penyaluran bansos yang harus patuh dengan regulasi yang ada.
“Peran kedua adalah pemberdayaan, mengingat BRI adalah bank yang fokus kepada UMKM,” ujarnya.
Dalam hal bansos, sejauh ini 6,1 juta KPM yang disalurkan oleh BRI atau 100%, dengan kemanfaatan 94%. Menurut Supari, pemberdayaan akan disentuh mencakup literasi dasar.
“Ekosistem ketahanan pandemi sudah terbentuk meski di tengah masuknya varian baru Omicron, pelaku UMKM makin naik penjualannya dari awal 20% sekarang 70%. Jadi arah bansos memang perlu dikuatkan pada 2022 dengan konsep pemberdayaan. Agar masyarakat makin tangguh maka posisi pemberdayaan harus kuat,” tutur Supari.
Dia menambahkan, tahun 2022 memang penguatan data harus terus diperbaiki. Dari data terintegrasi itu selanjutnya dilakukan analisis yang dapat digunakan sebagai masukan terkait pola bansos masa depan.
“Terkait data, apa yang sudah dikeluarkan Kementerian BUMN untuk inisiatif Holding Ultra Mikro yang melibatkan 3 entitas masyarakat dari PNM, BRI, Pegadaian sejauh ini datanya sudah terintegrasi. Data ini yang akan menjadi sasaran program intervensi untuk pemberdayaan,” ujar Supari.
Terkait UMKM, dikatakannya, guna memastikan UMKM dapat terus mengakses pertambangan modal dan pembiayaan berbunga rendah, maka kehadiran KUR masih penting pada tahun depan. “2022, sasaran KUR akan diperluas untuk percepatan recovery pelaku UMKM,” ujar Supari.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi CORE, Piter Abdullah mengapresiasi perubahan paradigma terkait bansos.
“Dari paradigma lama bagi-bagi bantuan sekarang diubah menjadi paradigma perlindungan dan pemberdayaan yang di dalamnya ada program jelas yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diperkuat dengan pendampingan,” ujarnya.
Piter memuji hal itu sebagai langkah lebih baik, hanya saja butuh sosialisasi agar masyarakat lebih banyak yang mengetahui akan hal ini.
“Harus makin digaungkan bahwa Kemensos memberikan perlindungan dan pemberdayaan dan di dalamnya ada pendampingan. Ini hal positif yang sangat perlu digaungkan,” ujarnya.
Dia menambahkan, agar program perlindungan sosial lebih baik di tahun depan, selain diseminasi menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program Kemensos, yang lebih penting adalah program itu dilakukan tidak parsial namun terintegrasi melibatkan pihak-pihak berkepentingan sehingga menjadi gerakan semesta nasional.
“Hal yang perlu diperbaiki menyangkut data. Kemensos telah memiliki langkah awal yang baik tinggal diperkuat dan ditingkatkan data serta sinergi antar pelaku yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan,” pungkas Piter.
(ega/ega)
