Bankterkini.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengalokasikan dana sekitar Rp 300 triliun yang diperoleh dari kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus dikaji dengan teliti agar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
“Kita harus berhati-hati dalam mengalokasikan Rp 300 triliun ini dan memahami bagaimana kita memperoleh dana tersebut. Hal seperti ini harus dipelajari dengan saksama,” ujar Luhut dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (18/2/2025).
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas belanja negara serta memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memberikan efek ganda bagi sektor-sektor produktif.
“Langkah-langkah efisiensi anggaran dilakukan agar kualitas belanja negara lebih baik dan memberikan efek berganda pada ekonomi lokal. Saya melihat ini sebagai kebijakan yang sangat penting,” jelasnya.
Selain itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa DEN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penerapan efisiensi anggaran. Ia menilai Presiden sangat mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh para ekonom di dalam DEN.
“Kami memberikan saran kepada Presiden. Saya melihat Presiden sangat memperhatikan masukan-masukan ini,” ungkapnya.
Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan keuangan negara. Dengan adanya alokasi dana hasil efisiensi yang tepat sasaran, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Di sisi lain, para ekonom menilai bahwa efektivitas dari kebijakan efisiensi anggaran ini bergantung pada implementasi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa dana yang telah dihemat benar-benar dialokasikan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan sektor pendidikan.
