Bankterkini.com – Presiden Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan atas munculnya pola baru dalam praktik ekonomi nasional yang ia sebut sebagai serakahnomics. Dalam pidatonya saat menutup Kongres PSI 2025 di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7), ia menilai pendekatan ini mencerminkan bentuk keserakahan ekstrem yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip dasar negara.
Menurut Prabowo, serakahnomics bukanlah teori ekonomi yang dikenal di lembaga pendidikan formal. Ia menyebut pola tersebut sebagai tindakan yang didasari oleh ketamakan, tanpa mengindahkan etika, hukum, maupun kepentingan nasional. “Model seperti ini tidak diajarkan di kampus-kampus ekonomi. Ini ilmu murni soal keserakahan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa tindakan para pelaku ekonomi yang mengedepankan keuntungan pribadi secara berlebihan telah melampaui batas rasionalitas. Prabowo menilai fenomena tersebut terjadi bukan karena kebutuhan, melainkan akibat sifat serakah yang telah mengakar dalam praktik bisnis tertentu. “Kita ini punya sumber daya luar biasa, tapi maling-malingnya juga luar biasa. Sudah berkali-kali diberi peringatan tetap tidak kapok,” ujarnya dengan nada prihatin.
Prabowo juga mengingatkan bahwa dirinya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum serta memberantas praktik ekonomi yang menyimpang. “Saya hanya memohon kepada Tuhan agar diberi keberanian untuk menegakkan UUD 1945,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan bahwa kejahatan ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Ia menyebut angka kerugian bisa mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya. Jika dibiarkan, potensi kerugian selama lima tahun bisa mencapai Rp1.000 triliun.
“Kalau setiap tahun Rp100 triliun, lima tahun bisa Rp1.000 triliun. Ini bentuk kejahatan ekonomi yang luar biasa,” ungkapnya. Ia menyebut bahwa fenomena tersebut tidak hanya merugikan rakyat secara ekonomi, tetapi juga mengancam integritas negara secara menyeluruh.
Sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut, Prabowo memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa akan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menghentikan praktik yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan kepentingan publik. “Tunggu tanggal mainnya,” tandasnya dengan nada serius.
Pernyataan Presiden ini menandai awal dari kemungkinan arah baru kebijakan ekonomi nasional yang lebih tegas terhadap praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Pemerintah diperkirakan akan meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap aktor-aktor ekonomi yang dinilai melanggar hukum dan mengabaikan tanggung jawab sosial.
