Jakarta –
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT In Journey disebut-sebut tengah terlilit utang sebesar Rp 4,6 triliun.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama InJourney Dony Oskaria pada Juni 2023 kemarin. Kala itu Dony mengatakan utang ITDC terbagi dalam dua termin pembayaran, short term sebesar Rp 1,2 triliun dan long term Rp 3,4 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan ITDC Ahmad Fajar menjelaskan bila nilai Rp 4,6 triliun yang dimaksud merupakan plafon utang atau nilai maksimal yang dapat dipinjam perusahaan dari perbankan, bukan jumlah utang yang dimiliki saat ini. Sementara itu nilai outstanding atau utang yang sudah dipinjam ITDC sendiri baru di kisaran Rp 3 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi kita punya plafon itu sekitar Rp 4,6 triliun, tapi yang kita ambil baru kira-kira sekitar Rp 3 triliunan,” kata Ahmad dalam acara Media Briefing ITDC, Selasa (8/8/2023).
Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bila total utang ini terdiri dari utang usaha usai membangun sirkuit Mandalika dan utang bank terkait pembangunan kawasan yang dikelola ITDC.
Utang Sirkuit Mandalika
Untuk utang usaha, Ahmad mengaku ITDC memiliki tunggakan kurang lebih sebesar Rp 1 triliun. Jumlah ini berasal dari sisa pembayaran proyek pembangunan sirkuit Mandalika.
“Utang usaha itu angkanya kurang-lebihnya Rp 1 triliun, karena apa? untuk membangun sirkuit waktu itu jadi belum semuanya terbayar,” jelas Ahmad.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ITDC berinisiatif untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebab menurut mereka proyek pembangunan sirkuit ini dilakukan bukan semata-mata sebagai pengembangan bisnis perusahaan saja, namun merupakan bagian dari pengembangan wilayah NTB secara keseluruhan.
“Nah ini cara mengatasinya gimana? Ya ini karena untuk membangun negara-membangun wilayah NTB, membangun sebagai BUMN agent of development kan mau tidak mau saya serahkan ini fix asset bangunan saya serahkan minta PMN,” jelas Ahmad.
Lebih lanjut, Ahmad juga menjelaskan bila pengajuan PMN ini sudah sampai tahap menunggu keputusan di Komisi XI DPR RI. Sebelumnya pengajuan PMN ini juga sudah dibahas di Komisi VI DPR dan sudah disetujui sepenuhnya.
“Insya Allah tahun ini bisa selesai semua ini, tinggal tunggu (keputusan) Komisi XI, sudah ke Komisi VI DPR, Insya Allah bisa turun kurang lebih Rp 1 triliun kita dapat PMN,” katanya.
Utang Perbankan
Selain utang proyek sirkuit Mandalika, ITDC juga mengaku memiliki sejumlah utang lain di perbankan sebesar Rp 2,3 triliun. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan kawasan yang dikelola ITDC.
“Jadi utang (bank) kita sebenarnya kurang lebih total sekitar Rp 2,3 triliun dari paltformnya kurang lebih Rp 4,6 triliun,” tambahnya.
Terkait penyelesaian utang bank ini, pihak ITDC sendiri telah melakukan negosiasi untuk mendapatkan perpanjangan waktu pembayaran alias reprofiling. Adapun negosiasi perpanjangan waktu pembayaran ini dikatakan sudah selesai.
“Utang yang ada sekarang dengan perbankan itu saya yang sudah di depan mata jatuh tempo saya molorin (minta perpanjangan waktu) dulu, istilahnya kita reprofiling,” imbuhnya.
Menurut Ahmad, rencananya ITDC akan menyelesaikan sebagian besar utangnya pada akhir tahun ini. Dengan begitu pada 2024 perusahaan dapat berbisnis dengan baik dengan kondisi keuangan yang aman.
“Tahun ini hampir selesai semua (utang) ya, jadi Insya Allah Desember (2023) ini semuanya selesai, supaya teman-teman terutama pak dirut dan teman-teman (ITDC) sekalian bisa berbisnis dengan tenang,” jelas dia.
Tonton juga Video: Sirkuit Mandalika Dibuka Untuk Umum, Segini Harga Tiketnya!
(rrd/rir)
