BankTerkini.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 menjadi momentum penting dalam rangka pemilihan pemimpin daerah secara langsung oleh masyarakat. Proses demokrasi ini tidak hanya melibatkan warga sebagai pemilih, tetapi juga berbagai pihak yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Salah satu elemen yang berperan besar dalam hal ini adalah Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
Badan Adhoc dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan untuk mengawasi dan membantu penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan dan desa. Peran mereka sangat krusial dalam menjamin kelancaran proses pemilihan, mulai dari persiapan hingga pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam penyelenggaraan Pilkada, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan, baik secara teknis maupun administratif.
Transparansi Gaji Badan Adhoc Pilkada 2024
Sebagai bentuk apresiasi terhadap tugas berat yang diemban oleh Badan Adhoc, KPU telah menetapkan anggaran besaran gaji bagi masing-masing anggota yang terlibat. Pengaturan ini dibuat agar transparansi dan keadilan dalam hal kompensasi dapat terjaga. Besaran gaji ini mencakup berbagai posisi di PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.
Untuk Pilkada 2024, gaji ketua PPK ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 per bulan, sedangkan anggota PPK menerima Rp 2.200.000 per bulan. Di samping itu, sekretaris PPK menerima kompensasi sebesar Rp 1.850.000 per bulan. Sementara itu, staf administrasi dan teknis PPK digaji Rp 1.300.000 per bulan. Penetapan gaji ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi anggota PPK dalam melaksanakan tugasnya dengan optimal.
Pada tingkat desa atau kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga mendapat alokasi gaji yang sesuai. Ketua PPS menerima Rp 1.500.000 per bulan, sedangkan anggota PPS mendapat Rp 1.300.000 per bulan. Sekretaris PPS diberi gaji sebesar Rp 1.150.000 per bulan, dan staf administrasi serta teknis mendapatkan Rp 1.050.000 per bulan.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara di TPS, memperoleh gaji sebesar Rp 900.000 per bulan. Anggota KPPS menerima kompensasi sebesar Rp 850.000 per bulan, sementara petugas keamanan di TPS atau anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) digaji Rp 650.000 per bulan.
Sementara itu, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), yang bertugas untuk memperbarui dan memverifikasi data pemilih, mendapatkan gaji sebesar Rp 1.000.000 per bulan. Tugas Pantarlih ini sangat penting, mengingat data pemilih yang akurat adalah salah satu kunci dalam menjaga integritas pemilu.
Baca juga: H-3 Penutupan Pendaftaran CPNS 2024, Ini Penggunaan E-Meterai yang Tepat dan Aman!
Tantangan dan Harapan di Pilkada 2024
Meskipun telah diberikan kompensasi yang layak, anggota Badan Adhoc sering kali menghadapi tantangan yang cukup berat di lapangan. Sebagai garda terdepan dalam proses Pilkada, mereka harus memastikan setiap tahapan berjalan lancar, mulai dari distribusi logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Tidak jarang, mereka juga harus menghadapi situasi yang penuh tekanan, baik dari segi teknis maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan.
“Peran kami di lapangan tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan agar semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip pemilu yang jujur dan adil,” ujar salah satu anggota PPK yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menambahkan, meski tugas tersebut cukup menantang, adanya kompensasi yang sesuai memberikan dorongan tersendiri untuk tetap menjalankan tugas dengan profesional.
Selain itu, persiapan teknis yang matang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Pilkada. KPU bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di setiap tingkat juga bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh proses agar terhindar dari potensi kecurangan atau pelanggaran. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
Dalam rangka mewujudkan Pilkada 2024 yang sukses, peran Badan Adhoc seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih sangatlah vital. Besaran gaji yang telah ditetapkan oleh KPU merupakan bentuk apresiasi terhadap tugas besar yang mereka emban. Namun demikian, tantangan di lapangan tetap menjadi hal yang perlu dihadapi dengan penuh tanggung jawab.
Pilkada 2024 diharapkan dapat terlaksana dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui kerjasama yang baik antara KPU, Panwaslu, dan Badan Adhoc, cita-cita untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil bisa tercapai. Masyarakat pun diharapkan turut serta menjaga kondusivitas selama proses Pilkada berlangsung, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sebenar-benarnya.
Sumber: Putatgede.
