Bankterkini.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perekonomian Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat pada tahun 2026. Ia optimistis, pada paruh kedua 2026, pertumbuhan ekonomi nasional dapat menembus level 6 persen setelah selama satu dekade terakhir stagnan di kisaran 5 persen.
Menurut Purbaya, berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa masa perlambatan yang sempat terjadi pada tahun ini akan menjadi titik balik menuju pemulihan yang lebih solid.
“Saya pikir, pada semester kedua tahun 2026, ekonomi Indonesia bisa mencapai 6 persen atau bahkan lebih,” ujarnya dalam sebuah program televisi nasional, Senin (13/10/2025).
Proyeksi Pemulihan Ekonomi 2026
Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 kemungkinan masih melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada di level 5,12 persen. Namun, ia memperkirakan pada kuartal IV-2025, laju pertumbuhan akan meningkat hingga 5,5 persen. Kenaikan tersebut diharapkan menjadi sinyal awal bagi penguatan ekonomi menjelang tahun 2026.
Pemerintah, kata Purbaya, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat perputaran ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan pelepasan dana menganggur atau idle fund yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI). Dana tersebut kini mulai disalurkan ke lima bank milik negara guna meningkatkan likuiditas perbankan dan memperluas penyaluran kredit ke sektor produktif.
Stimulus Ekonomi Purbaya dari Dana APBN
Sejak 12 September 2025, Kementerian Keuangan telah menempatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini dilakukan dari total dana sekitar Rp 450 triliun yang sebelumnya mengendap di BI.
Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat melonggarkan likuiditas dan mendorong peningkatan uang primer atau M0. Perputaran uang yang lebih lancar akan menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan penempatan dana itu, bank akan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit. Efeknya bisa langsung dirasakan pada aktivitas ekonomi di berbagai sektor,” ungkapnya.
Dua Mesin Penggerak Ekonomi
Lebih lanjut, Purbaya menuturkan bahwa model pengelolaan baru APBN akan mengaktifkan dua mesin utama penggerak ekonomi. Mesin pertama bersumber dari belanja negara melalui program APBN, sementara mesin kedua berasal dari sektor swasta melalui konsumsi rumah tangga dan investasi.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memperketat pemantauan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga. Ia menegaskan bahwa dana yang tidak terserap dengan cepat akan segera dialihkan kepada program yang lebih membutuhkan, sehingga belanja pemerintah tetap efektif dan berdampak nyata.
“Belanja negara harus produktif. Kalau anggarannya tidak terserap, kita akan pindahkan ke sektor yang lebih membutuhkan agar perputaran ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.
Antisipasi Dampak Sosial dan Politik
Purbaya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Ia meminta dukungan dari seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, BUMN, maupun sektor swasta. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar tidak muncul kembali perlambatan ekonomi yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dan politik.
Ia mengakui, pada kuartal III-2025, aktivitas ekonomi sempat melambat akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di beberapa wilayah. Namun, kondisi tersebut diyakini bersifat sementara dan akan segera pulih seiring stabilisasi ekonomi serta penyaluran stimulus pemerintah.
“Triwulan ketiga memang sempat turun karena gejolak yang terjadi, tapi pada triwulan keempat kita perkirakan bisa mencapai 5,5 persen,” jelasnya.
Dengan serangkaian kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung, Menteri Keuangan Purbaya berharap Indonesia mampu keluar dari “kutukan 5 persen” dan membuka babak baru pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif pada 2026.
