Jakarta –
Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kemarin (7/6/2022).
Dalam rapat tersebut, anggota DPR menanyakan terkait aksi korporasi yang akan dilakukan oleh bank BUMN. Salah satunya adalah terkait isu merger antara PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
Anggota Komisi VI DPR Sarmuji menanyakan kepada Erick Thohir terkait kabar tersebut.
“Saat ini isunya sudah berkembang. Tapi tidak ada di presentasi pak Menteri terkait merger BTN. Di luar sudah banyak isu BTN merger dengan BNI. Apakah rencana itu akan dilakukan,” tanya Sarmuji, dikutip dari tayangan Youtube, Rabu (8/6/2022).
Sarmuji menyebutkan jika saat ini BTN memiliki bisnis yang lebih spesifik yaitu segmen perumahan. Apalagi masyarakat yang mengajukan kredit ke BTN sebagian besarnya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan kredit untuk perumahan karena dia tidak bisa bayar kredit perumahan secara tunai.
“Kalau itu dimerger, konsekuensinya akan banyak sekali dan kompleksitasnya akan tinggi sekali. karena itu karena ini belum ada rencana lebih detail, maka kami tanyakan,” ujar dia.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nasim Khan menanyakan terkait isu tersebut. “Pak Erick saya lupa juga masalah akuisisi BTN dan BNI. sampai sekarang tidak ada kabarnya tapi di dalam tubuh BTN sendiri sudah gaduh ini, ini mau dikemanakan?,” tanya dia.
Dia menegaskan, isu akuisisi ini perlu diberi penjelasan, agar para pegawai bisa bekerja dengan konsentrasi dan tenang, jangan sampai tiba-tiba ada keputusan yang akan membuat banyak pihak kaget dan membuat gaduh. “Ini harus jelas. jadi tidak dilepas seperti ini saja pak Erick, tau tau nanti ada keputusan, jeder. Nah ini yang dikhawatirkan,” ujrnya.
Selanjutnya anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mufti Anam menjelaskan, saat ini banyak rakyat yang masih susah untuk mengakses rumah murah.
“Maka saya sangat setuju kalau BTN ini minta berapa (PMN) kalau perlu didukung oleh teman teman DPR karena kenapa? karena ada backlog, agar turun. Kemudian agar rakyat bisa mengakses rumah yang mudah dan murah,” ujar Mufti Anam.
Lihat juga Video: Kisah Dedy Delon, Air Mata di Balik Tawa Panglima Badut Indonesia
(kil/dna)
