Jakarta –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan BUMN untuk mengakselerasi pelayanan secara digital. Upaya ini mengikuti arahan dari Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan transformasi pada sektor pelayanan publik.
“Bapak Presiden RI arahannya adalah digitalisasi pelayanan publik, karena kalau digital pasti lebih cepat, lebih murah, transparan, dan ujungnya adalah akuntabilitas,” ujar Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (5/1/2023).
Saat melakukan audiensi dengan Bank Mandiri di Kantor Kementerian PANRB, ia menjelaskan hal ini dilakukan untuk memenuhi ekspektasi Presiden akan terwujudnya MPP digital. Dengan memastikan akselerasi digital structure, culture, dan kompetensi, semua urusan dapat dilakukan dalam satu genggaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Azwar Anas menjelaskan kolaborasi dengan BUMN perlu dilakukan, sebab kemampuan serta teknologi yang dimiliki BUMN sangat baik. Pemerintah pun bisa mengimplementasikan digitalisasi untuk kepentingan publik.
Dengan penerapan digitalisasi seperti Bank Mandiri, masyarakat memiliki pilihan untuk datang langsung ke pusat layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) atau melalui MPP Digital yang akan dibangun.
Setidaknya ada tiga fokus pelayanan kepada masyarakat, yakni pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak. Pelayanan bergerak ditujukan untuk masyarakat yang belum tersentuh digitalisasi. Selain itu, pelayanan ini juga bisa bergerak lincah ke mana pun hingga ke pasar tradisional.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung rencana Kementerian PANRB dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk akselerasi pelayanan digital.
Seperti halnya, Bank Mandiri yang telah meluncurkan super app yang dinamakan Livin’. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya melakukan semua transaksi perbankan hanya dalam satu genggaman.
“Layanan secara fisik bisa datang ke cabang, kita buat sekarang Smart Branch yang didukung digital. Sehingga jika datang ke Smart Branch Mandiri sebelumnya karyawan 21 orang begitu menjadi Smart Branch hanya 7 orang, lebih banyak dilayani dengan teknologi atau mesin,” jelas Darmawan.
Selain itu, hal yang dibangun Bank Mandiri relevan dengan pembentukan MPP Digital. Walau demikian, tetap diperlukan layanan fisik untuk mendorong sosialisasi adanya super app yang bisa digunakan di manapun dan kapan pun. Pelayanan bergerak dapat dibangun seperti Mandiri Mobile untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Di sisi lain, Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini menyatakan pembentukan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan awal dari pembentukan super app ke depannya yang mengintegrasi berbagai pelayanan.
Saat ini, pembangunan MPP masih terbilang silo antar satuan kerja. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi untuk mengintegrasi layanan sebelum melakukan loncatan ke super app.
“Perlu ada prioritas apa semua MPP akan dijadikan model layanan super app. Namun yang pertama adalah perbaikan bisnis proses di masing-masing MPP,” ucap Rini.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa mengatakan apa yang dibangun Bank Mandiri merupakan sesuatu yang berharga untuk perbaikan pelayanan publik ke depannya. Dari 103 MPP yang telah berdiri di seluruh Indonesia, telah memiliki sistem masing-masing, sehingga perlu integrasi agar menjadi lebih baik.
“Harapan kami sebenarnya ada satu sistem dalam MPP sendiri yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan yang sudah ada,” ungkap Diah.
(akn/hns)
