Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti langkah penambahan utang yang dilakukan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) untuk penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung. Utang tersebut akan didapatkan dari China Development Bank (CDB).
Jokowi pun buka suara soal langkah tersebut. Menurutnya, pemerintah akan mendukung transportasi massal. Termasuk juga langkah apapun untuk membuat kereta cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi.
“Kita ini harus pro pada transportasi massal, jangan pro kendaraan pribadi. Mumpung ini di IIMS. Pro transportasi massal namanya LRT, MRT, kereta api dan kereta api cepat itu menjadi keharusan bagi kota-kota besar,” ungkap Jokowi di sela-sela IIMS 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu kenapa PT KCIC harus menambah utang triliunan rupiah untuk menyelesaikan proyek kereta cepat?
Dalam catatan detikcom, utang tersebut dilakukan untuk menambal sebagian bengkak proyek atau cost overrun dari proyek yang digarap Indonesia-China itu. Nilai cost overrun kereta cepat sendiri baru saja disepakati sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliunan.
Jumlah itu, lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembiayaan bengkak biaya proyek kereta cepat akan ditutup dengan cara menyetor ekuitas tambahan dari konsorsium KCIC. Sisanya, biaya bengkak dipenuhi dari kredit yang didapat dari pihak China Development Bank (CDB), maka dari itu Indonesia harus menambah utang lagi ke China.
Menurut perhitungan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kemungkinan tambahan utang yang dilakukan ke CDB jumlahnya mencapai US$ 550 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun. Angka itu didapatkan dari porsi pinjaman sebesar 75% dari total biaya bengkak US$ 1,2 miliar.
Dari besaran 75% itu, dibagi lagi porsi Indonesia sebesar 60% sementara China 40%. Dari situ lah angka pinjaman sebesar US$ 550 juta yang diungkapkan Kartika didapatkan.
“Porsi loan itu sekitar US$ 550 juta. Peminjamannya sedang kita ajukan ke CDB,” ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/2/2023).
Nah selain menambah utang. Pemenuhan biaya bengkak kereta cepat dilakukan dengan cara melakukan setoran ekuitas ke KCIC. Nominalnya sebesar 25% dari total biaya bengkak US$ 1,2 miliar.
Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 3,2 triliun ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC. KAI sendiri merupakan pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia di KCIC, perusahaan kereta api itu bisa dibilang memimpin konsorsium Indonesia di KCIC.
(hal/das)
