Jakarta –
Pemprov DKI Jakarta tahun ini akan berfokus memasarkan rumah DP Rp 0 yang sudah terbangun. Sementara pembangunan unit rumah DP Rp 0 akan diserahkan ke pihak ketiga.
“2023 kalau masalah pembangunan, itu kan sekali lagi, dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra, artinya oleh pengembang apakah itu BUMN atau BUMD, atau swasta. Nah, untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko kepada wartawan, Senin (30/1/2023).
Sarjoko menyampaikan, sudah ada pihak ketiga yang berminat untuk membangun program rumah Dp Rp 0. Namun saat ini masih proses perizinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Salah satunya itu PT Marta Karya, yang di Halim Sky Residence, kemudian ada beberapa pihak swasta yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang BPKRD beberapa waktu yang lalu, tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya,” ucapnya.
Meski demikian, Sarjoko belum bisa memastikan eksekusi pembangunan unit baru program rumah DP Rp 0 akan berlangsung tahun ini tahun depan. Dia mengatakan harus ada koordinasi lebih dulu ke pemegang izin.
Sarjoko kemudian menjelaskan skema kerjasama antara Pemprov DKI dan pihak ketiga. Nantinya rumah DP Rp 0 dibangun di aset milik pihak swasta. Sementara Pemprov DKI hanya memfasilitasi pembiayaan kepada calon penerima manfaat hunian tanpa muka tersebut.
“Jadi (Pemprov DKI) bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya. Tapi dari sisi bantuan pembiayaan untuk bisa mendapatkan hunian tersebut,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Meski demikian, Pemprov DKI tetap mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) sebesar Rp 176,01 miliar.
Sarjoko menjelaskan nantinya dana FPPR itu diberikan oleh penerima manfaat hunian DP Rp 0. Nantinya dana Rp 176,01 miliar itu akan masuk ke pos Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.
“Iya, 2023 kita usulkan. Kalau nggak salah sekitar Rp 176,01 miliar. FPPR namanya, di kami istilahnya fasilitas pembiayaan perolehan rumah. Masuknya pos biaya BPKD. Begitu diperlukan, BPKD akan menyalurkan ke kami,” kata Sarjoko saat ditemui di Grand Cempaka Resort di Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11/2022).
Sarjoko menjelaskan, mekanisme penyaluran dana FPPR hunian DP Rp 0. Pertama, BPKD akan menyalurkan dana ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Dana Perumahan.
Setelahnya, dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pelaksana, dalam hal ini adalah Bank DKI. Kendati begitu, Sarjoko menyampaikan ini merupakan dana bergulir sehingga penerima manfaat akan mengembalikan dana tersebut melalui skema cicilan KPR di bank pelaksana.
“Ini kan dana bergulir. Jadi dana DP Rp 0 adalah investasi nonpermanen yang merupakan dana bergulir dana yang dalam tanda kutip dipinjamkan sebenarnya kepada masyarakat yang mereka melakukan pengembalian secara cicilan per bulan,” jelasnya.
(taa/idn)
