Bankterkini.com – Bimo Wijayanto secara resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis pagi, 23 Mei 2025. Pelantikan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB ini menjadi bagian dari pengangkatan 12 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam struktur baru ini, Bimo menjadi satu dari tiga pejabat baru yang bukan berasal dari jalur karier internal Kemenkeu. Ia sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain Bimo, dua nama lain yang berasal dari luar kementerian adalah Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta Masyita Crystallin sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Pelantikan berlangsung tertutup dan tidak disiarkan ke publik. Kendati demikian, komposisi pejabat yang dilantik menunjukkan adanya strategi baru dari Sri Mulyani dalam memperkuat tata kelola fiskal nasional melalui kombinasi figur lama dan baru.
Sebelum dilantik, Bimo dan Djaka diketahui telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tersebut memberi sinyal dukungan terhadap penempatan mereka di dua posisi strategis dalam sistem perpajakan dan kepabeanan.
Berikut daftar lengkap pejabat eselon I yang dilantik hari ini:
-
Heru Pambudi sebagai Sekretaris Jenderal
-
Awan Nurmawan Nuh sebagai Inspektur Jenderal
-
Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak
-
Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran
-
Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai
-
Rionald Silaban sebagai Dirjen Kekayaan Negara
-
Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perbendaharaan
-
Askolani sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan
-
Suminto sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
-
Masyita Crystallin sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
-
Febrio Nathan Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal
-
Suryo Utomo sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
Penunjukan Bimo menjadi Dirjen Pajak dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor perpajakan nasional. Dengan latar belakang yang beragam dan pengalaman lintas kementerian, ia diharapkan mampu membawa pembaruan di tengah dinamika penerimaan negara.
Kementerian Keuangan terus berupaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan penerimaan melalui kebijakan yang adaptif. Penempatan pejabat baru dari luar kementerian juga mencerminkan komitmen Sri Mulyani untuk membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi di sektor keuangan tetap berlanjut dengan pendekatan inklusif dan berbasis kompetensi. Kinerja para pejabat yang baru dilantik akan menjadi tolok ukur dalam mewujudkan target fiskal pemerintah ke depan.
