Jakarta –
Komisi VI DPR RI memanggil Direktur Utama Bank BUMN atau Himbara yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk rapat dengar pendapat (RDP) siang ini. Mereka dipanggil untuk membahas peningkatan akses perbankan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung bertindak sebagai pemimpin rapat ini. Dia mengatakan, rapat ini hadiri 28 anggota daei 53 anggota sehingga rapat telah memenuhi kuorum.
“Menurut laporan sekretariat DPR RI, RDP hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 28 dari 53 anggota Komisi VI, yang teridiri atas 8 fraksi dengan demikian kuorum telah terpenuhi,” katanya membuka rapat, Rabu (30/3/2022).
“Rapat saya nyatakan terbuka untuk umum,” imbuhnya.
Dia mengatakan, bank BUMN mendominasi industri perbankan nasional. Hal itu terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan.
Sebagai agen pembangunan, menurutnya, bank BUMN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses layanan perbankan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dia menuturkan, masih banyak masyarakat khususnya segmen menengah ke bawah yang belum mendapat akses perbankan.
“Penyediaan akses perbankan ini menjadi persoalan yang sangat vital khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, mengingat segmen masyarakat tersebut masih banyak yang belum mendapatkan akses perbankan. Khususnya akses kepada fasilitas pembiayaan,” ujarnya.
Simak Video “Pro Kontra Biaya Rp 48 M untuk Gorden Rumah Dinas Anggota DPR“
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)
