Bankterkini.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rencana investasi yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran APBN yang telah diterapkan guna mengoptimalkan penggunaan dana negara.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2), Yusril menyebutkan bahwa sekitar 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini bocor untuk keperluan yang kurang mendesak dan sulit dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan kebijakan efisiensi APBN yang diterapkan, pemerintah diperkirakan dapat menghemat sekitar US$ 20 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 326 triliun berdasarkan kurs Rp 16.300 per dolar AS. Dana tersebut diyakini dapat meningkatkan investasi hingga enam kali lipat, yaitu mencapai US$ 120 miliar atau Rp 1.956 triliun, ditambah dengan penghematan awal sebesar US$ 20 miliar. Dalam jangka lima tahun, jumlah total investasi yang dihimpun dapat mencapai US$ 700 miliar atau sekitar Rp 11.410 triliun.
Fokus Investasi pada Proyek Strategis
Dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk berbagai proyek besar yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Salah satu fokus utama adalah investasi di sekitar 34 hingga 35 proyek skala besar yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun ke depan.
“Jika langkah ini terus berlanjut, Indonesia berpeluang besar untuk mencapai status negara maju pada 2045. Saat ini, Indonesia telah naik ke posisi enam dalam daftar ekonomi terbesar dunia. Dampak jangka panjang dari efisiensi anggaran ini diproyeksikan sangat signifikan,” ujar Yusril.
Selain investasi pada proyek infrastruktur dan industrialisasi, sebagian dana juga akan dialokasikan untuk program prioritas Prabowo, seperti penyediaan makan siang bergizi bagi anak sekolah. Pemerintah menilai bahwa program ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pemangkasan Belanja yang Tidak Efektif
Dalam upaya mencapai target efisiensi, pemerintah akan memangkas pengeluaran yang dianggap kurang esensial. Biaya perjalanan dinas, pembelian peralatan kantor, serta seminar yang tidak mendesak akan dikurangi secara signifikan. Langkah ini diyakini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.
“Dampak penghematan mungkin akan terasa dalam satu hingga dua tahun ke depan, namun manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Dengan strategi ini, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek produktif yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian,” tambah Yusril.
Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi
Salah satu sektor utama yang menjadi perhatian dalam strategi investasi ini adalah hilirisasi industri mineral. Pemerintah berencana untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan beralih ke industri pengolahan dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional.
“Kita ingin secara bertahap menghentikan ekspor bahan mentah dan bertransformasi menjadi negara industri. Meski tantangan tidak mudah, kebijakan ini menjadi langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” tutup Yusril.
Dengan kebijakan efisiensi APBN dan investasi yang terarah, pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mempercepat realisasi visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045.








