Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapat kucuran dana Rp 4,3 triliun dari pemerintah. Dana tersebut diberikan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah sengaja menyuntikkan modal untuk KAI karena beberapa permasalahan. KAI mendapatkan total PMN Rp 6,9 triliun yang akan dibagi untuk proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Untuk kereta api yang mendapatkan dari PMN SAL (Saldo Anggaran Lebih) Rp 20,1 triliun itu sebesar Rp 6,9 triliun. Ditujukan untuk LRT Jabodebek yang mengalami cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun dan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung kebutuhan untuk memenuhi base equity sebesar Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11) lalu.
Pada proyek LRT Jabodebek mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sehingga mendapatkan PMN sebesar Rp2,6 triliun.
Sedangkan sisanya, Rp4,3 triliun akan digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana itu, kata Sri Mulyani, tepatnya untuk membayar kewajiban dasar dari konsorsium (base equity capital).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan kepada DPR mengenai alasan pemerintah mengucurkan PMN khususnya untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mulanya memiliki skema business to business, namun kini harus ada campur tangan APBN.
“Ini proyek KCJB yang tadinya B to B di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban namun karena PT KAI mengalami pukulan dari situasi COVID-19., Jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas asal atau ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka,” jelasnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Simak Video “Jokowi Sebut Kereta Cepat Jakarta Bandung Uji Coba Akhir Tahun 2022“
[Gambas:Video 20detik]
