Jakarta –
Pemerintah telah meluncurkan dokumen kebijakan dan komitmen investasi atau comprehensive investment and policy plan (CIPP). Dokumen tersebut berisi rencana rinci investasi transisi energi dari Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia.
Banyak pihak mengkhawatirkan pendanaan transisi energi bisa jadi jebakan utang bagi Indonesia. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir menepis anggapan tersebut.
Menurutnya, investasi transisi energi JETP akan fokus ke urusan produktif, yaitu membuat penggunaan energi di Indonesia memiliki keberlanjutan karena ramah lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang kini menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi Ad Interim itu pun menganalogikan pendanaan JETP macam kredit sepeda motor yang digunakan untuk urusan produktif, misalnya motor kredit digunakan untuk mencari uang dengan cara ngojek.
“Kan kembali gini, sama aja kalau kita semua beli motor, pakai kredit motor dipakai jalan-jalan nonton film, dan motor dipakai ngojek, gimana berguna yang mana?” sebut Erick ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Erick menegaskan bila ada utang tidak produktif pasti dievaluasi oleh pemerintah. Ujungnya bila memang tidak produktif akan ‘disikat’.
“Gimana? Kan artinya ada utang, yang tidak produktif dan dikoruptif, ya kita sikat. Tapi kan kalau produktif ya itu biasa,” ujar Erick.
Macam pengusaha, Erick mengatakan pendanaan, meskipun bentuknya utang bila digunakan untuk hal produktif nampaknya tidak akan masalah.
“Pengusaha saja utangnya 70% equity 30%. Jadi utang yang dikorupsi dan pemborosan itu yg kita sikat. Kalau utang produktif ya biasa itu,” kata Erick.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar kritik serius soal pendanaan transisi energi dari negara maju ke negara berkembang. Alih-alih menekan penggunaan energi fosil, pendanaan yang dijanjikan justru kebanyakan hanya menambah beban ke negara berkembang.
Jokowi menyatakan kebanyakan bantuan pendanaan transisi energi bentuknya macam bank komersial. Yang seharusnya bantuan diberikan berupa hibah produktif, justru bantuan yang diberikan ternyata bentuknya utang, dan hanya menambah beban bagi negara berkembang dan miskin untuk membayarnya.
“Kita tahu semuanya sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal harusnya bentuknya konstruktif tidak dalam bentuk utang yang hanya menambah beban negara berkembang dan miskin,” tegas Jokowi dalam kuliah umum di Stanford University, Amerika Serikat, ditulis Kamis (16/11/2023) yang lalu.
“Kita tahu dunia kini tengah sakit perubahan iklim dan transisi energi adalah isu yang sangat mendesak, yang jadi pertanyaan apakah negara di dunia punya komitmen untuk tanggung jawab dan ambil peran,” imbuhnya.
Menurutnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, butuh bantuan investasi besar dan transfer teknologi dari negara maju untuk mewujudkan transisi energi. Namun
“Karena memang kita butuh investasi besar serta transfer teknologi dan kolaborasi ini lah yang jadi tantangan dan sering sulitkan negara berkembang,” ujar Jokowi.
Dalam dokumen CIPP, program pendanaan JETP senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 308 triliun JETP difokuskan untuk membangun perekonomian rendah karbon di Indonesia.
CIPP akan dievaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar terkini dan prioritas kebijakan. Untuk versi 2023, CIPP JETP difokuskan bagi proyek-proyek efisiensi energi dan elektrifikasi alias sektor ketenagalistrikan.
Jika ditotal, ada lima bidang investasi (investment focus area/IFA) JETP yang disepakati di dalam CIPP. Investasi total yang dibutuhkan sendiri ada US$ 97,1 miliar untuk tahun 2020-2030, jumlah itu memang lebih besar dari komitmen pendanaan yang sudah ada. Nantinya pemerintahan akan mencari alternatif pendanaan lainnya selain dari JETP.
Lihat juga Video ‘Jokowi Bicara Transisi Energi-Netralitas Carbon di ABAC ASEAN Caucus’:
(hal/rrd)
