Jakarta –
Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal dijamin APBN. Hal ini bisa dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara mengenai hal ini. Urusan penjaminan utang kereta cepat menurutnya akan diurus langsung oleh Sri Mulyani.
“Semua ditanyakan ke bu Menkeu,” kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Senin (2/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Sri Mulyani sudah pernah membeberkan mengapa pemerintah menjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jaminan sendiri diberikan sebagai langkah penanganan terjadinya cost overrun atau bengkak biaya proyek kereta cepat.
Dia mengatakan di dalam Perpres 93 tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung juga dijelaskan penjaminan utang proyek kereta cepat diperbolehkan.
“Seperti kereta cepat itu kan sudah diatur Perpres 93 di situ disebutkan ada penjaminan satu, karena di situ terjadi cost overrun. Kan cost overrun juga sudah diaudit BPKP dan BPK. Di situ ada rekomendasi penanganan cost overrun,” ungkap Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023) yang lalu.
Sri Mulyani juga mengatakan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terdiri dari dirinya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir melihat sejauh ini KAI memiliki pemasukan lebih dari angkutan batu bara di Sumatera.
Pemasukan tersebut dinilai dapat membayar utang kereta cepat. Dengan begitu, pemerintah yakin penjaminan yang diberikan untuk penarikan utang kereta cepat tidak akan membebani APBN.
“Dari sisi risiko kita ada dalam komite (kereta cepat), terdiri dari pak Luhut, Menhub, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan, menetapkan PT KAI memiliki tambahan pendapatan berasal dari traffic batu bara yang ada di Sumatera, dengan PTBA. Dari situ akan dapat revenue atau pendapatan yg menjadi sumber PT KAI untuk memiliki kekuatan keuangan untuk membayar kembali,” beber Sri Mulyani.
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga meminta Kementerian BUMN untuk membuat semacam skema pengawasan keuangan pada PT KAI. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan perusahaan bisa membayar utang, sehingga penjaminan yang diberikan tak perlu dilakukan.
“Kedua kita juga minta ke Kementerian BUMN membuat semacam mekanisme monitoring mengenai kondisi keuangannya dari PT KAI, termasuk monitoring cost and revenue dan membuat sinking fund yang mampu menjaga agar penjaminan itu tidak ter-call, ter-realize,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan PT PII sebagai instansi penjamin dari Kemenkeu akan diperkuat struktur modalnya untuk menjamin utang kereta cepat.
Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak. Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya diestimasi hanya memakan biaya US$ 5,5 miliar, kemudian membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar.
Terakhir, setelah negosiasi panjang, awal 2023 proyek ini ditetapkan membengkak biayanya US$ 1,2 miliar, artinya proyek Kereta Cepat saat ini memiliki total pembiayaan sebesar US$ 7,27 miliar. Pembengkakan itu dipenuhi salah satunya dengan menambah utang ke pihak China.
Pembiayaan bengkak biaya proyek kereta cepat akan ditutup dengan cara menyetor ekuitas tambahan dari konsorsium KCIC. Sisanya, biaya bengkak dipenuhi dari kredit yang didapat dari pihak China Development Bank (CDB), maka dari itu Indonesia harus menambah utang lagi ke China.
Menurut perhitungan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kemungkinan tambahan utang yang dilakukan ke CDB jumlahnya mencapai US$ 550 juta atau Rp 8,5 triliun. Angka itu didapatkan dari porsi pinjaman sebesar 75% dari total biaya bengkak US$ 1,2 miliar.
Dari besaran 75% itu, dibagi lagi porsi Indonesia sebesar 60% sementara China 40%. Dari situ lah angka pinjaman sebesar US$ 550 juta yang diungkapkan Kartika didapatkan.
“Porsi loan itu sekitar US$ 550 juta. Peminjamannya sedang kita ajukan ke CDB,” ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023) yang lalu.
Nah selain menambah utang. Pemenuhan biaya bengkak kereta cepat dilakukan dengan cara melakukan setoran ekuitas ke KCIC. Nominalnya 25% dari total biaya bengkak US$ 1,2 miliar.
Pemerintah sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 3,2 triliun ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC. KAI sendiri merupakan pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia di KCIC, perusahaan kereta api itu bisa dibilang memimpin konsorsium Indonesia di KCIC.
(hal/das)
