Proses eksekusi lahan bangunan milik seorang nasabah Bank BUMN di Desa Pemaron, Buleleng sempat berjalan alot dan tegang.
Ketegangan saat proses eksekusi terjadi sesaat setelah pihak termohon menolak untuk menyerahkan bangunannya meski sudah selesai proses lelang di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.
Pihak termohon Dewa Gede Suadnyana menolak karena merasa proses lelang hanya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pihaknya. Pihaknya pun mengira ada campur tangan mafia tanah yang ikut dalam proses lelang.
“Klien kami sama sekali tidak tahu proses lelang dari awal. Ketua pengadilan juga langsung mengirim lelang tanpa mempertemukan para pihak di Pengadilan Singaraja,” kata Kuasa Hukum Termohon, Ida Bagus Nyoman Alit, saat ditemui detikBali, Rabu (28/9/2022).
Bahkan, situasi makin memanas ketika sejumlah orang yang merupakan warga sekitar sempat berkerumun mendatangi lokasi lelang, yang difungsikan sebagai toko bangunan oleh termohon, Rabu (28/9/2022).
Pantauan detikBali, di lokasi juga terlihat dan dipasang beberapa spanduk.
Spanduk yang sengaja dibentangkan oleh termohon itu bertuliskan beberapa tuntutan dan penolakan.
Salah satunya yakni ‘berantas mafia tanah yang terselubung dibalik proses lelang’ kemudian ada satu spanduk yang bertuliskan ‘tanah ini milik Dewa Gede Suadnyana’.
Proses eksekusi pun sempat terganggu. Namun akhirnya, kondisi itu bisa kondusif setelah aparat kepolisian turun dan mengawal jalannya proses eksekusi.
Kedua belah pihak akhirnya melakukan mediasi dan hasil putusan PN Singaraja dibacakan. Sesuai kesepakatan, pemohon eksekusi memberikan waktu kepada termohon untuk mengosongkan dan memindahkan barang-barang dari bangunan maksimal selama satu bulan.
“Obyek ini sudah diserahkan. Hari ini eksekusi sudah dilaksanakan, dikasi kesepakatan satu bulan biar pemohon mengosongkan, tetap eksekusi kita laksanakan dibuktikan dengan penyerahan kunci dengan kuasa pemohon, objek berada ditangan pemohon,” kata Anak Agung Nyoman Diksa, Panitera PN Singaraja ditemui usai eksekusi lahan bangunan di Desa Pemaron.
Selanjutnya, apabila pihak termohon tidak segera mengosongkan, bangunan tersebut, Diksa mengatakan proses eksekusi akan tetap dilaksanakan. “Apabila tidak dikosongkan nanti biar kuasa hukum pemohon melalui jalur hukum lagi, tetap eksekusi kita paksa lagi apabila dia ingkar janji,” katanya.
Di sisi lain, Yulius Logo selaku kuasa hukum pemohon yakni Sudarmiati Hadisoeselo mengatakan bahwa eksekusi atau pengosongan harusnya dilaksanakan hari itu juga.
Akan tetapi dari hasil musyawarah tidak memungkinkan untuk dilakukan eksekusi hari itu. Sebab termohon meminta waktu selama sebulan untuk melakukan pengosongan barang-barang miliknya dari tempat itu.
“Waktu satu bulan itu untuk memberikan kesempatan bagi termohon untuk mengeluarkan barang barangnya, secara sukarela, apabila tidak bisa mengeluarkan barang-barangnya selama sebulan maka eksekusi paksa kami lakukan,” pungkasnya.
Simak Video “Detik-detik Mencekam Seorang Perempuan Sandera Nasabah Bank di Lebanon“
[Gambas:Video 20detik]
(dpra/dpra)
