Jakarta –
Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta atau Rp 7,84 triliun (kurs Rp 15.698). Pinjaman itu dipakai guna mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pinjaman dari ADB mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises’ Reform Program). Program ini akan membantu Indonesia meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.
Program ini juga selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020-2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN,” kata Yurendra Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara dalam keterangan tertulis, Jumat (18/11/2022).
Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.
Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.
KfW, bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara € 300 juta (US$ 295,8 juta), atau setara Rp 4,64 triliun.
Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai US$ 610 miliar. Jumlah ini setara dengan sekitar 53% produk domestik bruto Indonesia.
BUMN menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik. BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. BUMN telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi COVID-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana Pemulihan Ekonomi Nasional.
Kinerja keuangan BUMN terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89% antara 2019 sampai 2020, dari 2020 sampai 2021. Laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp 13,3 triliun menjadi Rp 124 triliun.
Sedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2% menjadi 1,4%, dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5% menjadi 4,5%. Pelaksanaan reformasi BUMN secara terus-menerus akan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang di Indonesia.
Simak Video “Jokowi Bicara Horor 90 Persen Startup Gagal saat Merintis“
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
