Jakarta –
Kementerian Luar Negeri menjalankan “rencana kontingensi” untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina, setelah Rusia menginvasi negara itu.
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, mengatakan pihaknya melalui KBRI Kiev telah menjalin kontak dengan 138 WNI di Ukraina.
“Dalam komunikasi melalui grup WhatsApp, kami mendapat info WNI di sana dalam kondisi aman. Mereka tetap tenang,” kata Judha dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/02).
Ia menjelaskan bahwa, sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan sebelumnya, Kemenlu telah meminta para WNI untuk berkumpul di KBRI Kiev. Pihak KBRI juga menyediakan hotline bagi para WNI.
Kemenlu juga telah menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang ada di sana, tambah Judha.
“Saat ini prioritas kami adalah keselamatan warga negara indonesia. Kita akan memastikan dahulu mereka ada di lokasi yang aman, tentunya dalam hal ini adalah KBRI kita yang ada di Kiev.
“Selanjutnya, mengikuti perkembangan terakhir yang kita lihat kita akan melakukan evaluasi dari menit ke menit mengenai situasi yang ada. Tentu, berdasarkan pola-pola sebelumnya, jika dipandang perlu untuk mengevakuasi ke Indonesia [kita akan lakukan],” ujarnya.
Terdapat 138 WNI di Ukraina, mayoritasnya tinggal di Kiev dan Odessa. Dari jumlah tersebut, 11 WNI ada di Ukraina Timur termasuk Luhansk dan Donetsk yang dikuasi kelompok pemberontak sokongan Rusia.
“Kita sudah mampu menjalin komunikasi dengan mereka. Kita minta mereka mendekat, berkumpul ke KBRI Kiev. Namun jika tidak memungkinkan, sesuai dengan rencana kontingensi, ada titik-titik yang sudah di-dedicated-kan sebagai titik kumpul para WNI kita di kota-kota tertentu,” kata Judha.
Kamis (24/02) pukul lima pagi waktu setempat (10:00 WIB), Presiden Vladimir Putin meluncurkan operasi militer besar ke Ukraina. Ledakan terdengar di beberapa wilayah, mulai dari pinggiran Ibu Kota Kiev, hingga wilayah Donbas di timur yang dimasuki Rusia.
Getty Images
Presiden Ukraina Zelensky telah mengumumkan darurat militer dan bersiap melawan invasi tersebut. Dia juga telah mengkonfirmasi laporan serangan rudal di negaranya, ungkap Reuters.
Rusia disebut telah melakukan serangan rudal terhadap infrastruktur Ukraina dan penjaga perbatasan
Sedangkan Rusia menyatakan mengincar fasilitas militer dan pertahanan udara dan angkata udara Ukraina dengan “senjata presisi tinggi.”
Angkatan bersenjata Ukraina telah memposting pernyataan yang mengatakan bahwa militer Rusia memulai “penembakan intensif” terhadap unit-unitnya di timur negara itu.
Juga disebutkan angkatan udara Ukraina sedang melawan serangan udara oleh Rusia.
Baca juga:
Invasi skala penuh
ReutersTank Rusia saat latihan di Leningrad.
Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa invasi Rusia dalam skala penuh atas negara mereka telah dimulai, setelah Moskow meluncurkan “operasi militer khusus” ke wilayah timur yang dikuasai pemberontak pro-Moskow.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan utusan Rusia telah mengkonfirmasi bahwa presidennya menyatakan “perang terhadap negara saya”, lapor kantor berita Reuters.
Kementerian dalam negeri Ukraina juga mengatakan kepada CNN: “Invasi telah dimulai”.
“Putin telah meluncurkan invasi skala penuh atas Ukraina,” cuit Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba.
Dia menegaskan bahwa Ukraina “akan mempertahankan diri” dan bahwa “dunia dapat dan harus menghentikan Putin”.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan peluncuran “operasi militer khusus” di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, dia mendesak tentara Ukraina yang menghadapi pemberontak di wilayah timur yang didukung Rusia untuk meletakkan senjata dan kembali ke rumah mereka masing-masing.
Putin mengatakan Rusia tidak berencana untuk menduduki Ukraina, tetapi memperingatkan bahwa tanggapan Moskow akan berlangsung “sekejap” jika ada yang mencoba mengambil alih Rusia.
Ukraina dan sekutu Baratnya sebelumnya mengatakan Rusia siap untuk menyerang.
Ukraina perintahkan warganya ‘Tinggalkan Rusia sekarang’
Pemerintah Ukraina sebelumnya memerintahkan semua warganya di Rusia untuk segera hengkang sekaligus memperingatkan seluruh warga Ukraina untuk tidak berkunjung ke negara tersebut. Peringatan itu dirilis di tengah peningkatan ketegangan di perbatasan Ukraina dan Rusia.
“Kementerian Luar Negeri merekomendasikan semua warga Ukraina menahan diri untuk melakukan kunjungan apapun ke Federasi Rusia, dan bagi mereka yang berada di negara itu agar segera meninggalkan wilayah tersebut,” sebut pernyataan resmi Kemenlu Ukraina.
Kemenlu Ukraina menambahkan “peningkatan agresi Rusia terhadap Ukraina” membuat mereka tidak dapat memberikan bantuan konsuler kepada warga Ukraina di Rusia.
Diperkirakan ada beberapa juta warga Ukraina yang kini bermukim di Rusia.
Sementara itu, Ukraina mulai merekrut warganya dari usia 18-60 tahun sebagai anggota pasukan cadangan menyusul dekrit yang dikeluarkan Presiden Volodymyr Zelensky.
Militer Ukraina menyatakan periode dinas maksimum mencapai satu tahun dan orang-orang yang punya keahlian, seperti montir, akan ditempatkan ke unit-unit khusus.
Para pejabat Ukraina mengingatkan bahwa individu yang mengabaikan dekrit ini dapat menghadapi ancaman pidana.
Sejumlah pakar memperkirakan ada sekitar 900.000 orang yang kini menjadi anggota pasukan cadangan militer Ukraina.
Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas apa yang disebut Presiden Joe Biden sebagai “dimulainya invasi Rusia terhadap Ukraina”
“Kami telah memutus pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat,” kata Biden.
Reuters
Pengumuman dari Biden ini menyusul politisi-politisi Rusia yang mengotorisasi Presiden Rusia Valdimir Putin untuk mengirim pasukan ke dua wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina timur.
Rusia mengatakan kedua wilayah ini adalah daerah independen – sebuah langkah yang dikatakan oleh Ukraina menyerang kedaulatan mereka.
Negara-negara Barat melihat aksi ini sebagai awal dari invasi yang lebih luas. Pada Senin, Putin mengirim tentara ke wilayah Donetsk dan Luhansk, “untuk menjaga perdamaian” – sebuah alasan yang disebut AS sebagai “omong kosong”.
Pencitraan satelit selama 24 jam terakhir menunjukkan sejumlah pasukan dan perlengkapan militer baru diberangkatkan dari sebelah barat Rusia, dan lebih dari 100 kendaraan di pangkalan udara di Belarus, dekat perbatasan Ukraina, menurut perusahaan teknologi luar angkasa AS, Maxar.
Militer Rusia tidak berkomentar apa-apa, dan tidak jelas apakah ada tentara Rusia yang dikirimkan masuk ke Ukraina timur.
SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES / EPACitra satelit dari Maxar Technologies menunjukkan tenda-tenda tentara di Pochep, Russia
Saat mengumumkan “tahap pertama” penjatuhan sanksi langsung kepada Rusia pada Selasa (22/02), Biden mengatakan, “Sederhananya, Rusia baru saja mengumumkan bahwa mereka sedang mengincar sebagian besar Ukraina.”
Sanksi ini di antaranya menyasar utang luar negeri Rusia, yang artinya negara ini tidak bisa lagi menggalang dana untuk membiayai keuangan negaranya melalui institusi finansial Barat.
AS juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah “elite” tingkat tinggi di Rusia.
“Mereka berbagi keuntungan korup dari kebijakan Kremlin, maka mereka harus berbagi kerugian yang sama,” ujar Biden.
AS sebelumnya telah melarang perusahaan-perusahaan Amerika untuk berdagang dengan wilayah yang dikuasai pemberontak, Donetsk dan Luhansk, namun beberapa perusahaan diketahui masih melakukannya.
Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan gelombang sanksi terhadap bank-bank Rusia, juga kepada individu-individu di negara tersebut sejak Selasa. Namun di antara sanksi yang sudah dijatuhkan, tidak ada yang sekeras seperti yang ada dalam ancaman AS bila Rusia melakukan invasi skala penuh.
Meski, baik AS dan Eropa menekankan sanksi-sanksi lain akan dijatuhkan bila situasi memburuk di Ukraina.
Sebelumnya, Rusia mengatakan pasukannya akan terlibat dalam “penjaga perdamaian” di republik rakyat Donetsk dan Luhansk, yang dideklarasikan secara sepihak oleh kelompok pro-Moskow di wilayah itu.
Kedua wilayah tersebut adalah basis pemberontak yang didukung Rusia, yang telah memerangi pasukan Ukraina sejak 2014.
Langkah Putin itu langsung dikecam oleh Presiden Ukraina yang menuduh Rusia sengaja melanggar kedaulatannya.
Apa tanggapan Indonesia?
Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa Indonesia prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina “yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak pada perdamaian di kawasan”.
Indonesia juga menegaskan pentingnya menaati hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial suatu negara, serta meminta semua pihak untuk tetap mengedepankan diplimasi untuk menghentikan konflik.
Faizasyah mengatakan, Ukraina dan Rusia adalah negara sahabat Indonesia. Dengan kedua negara itu Indonesia menjalin hubungan bilateral yang sangat baik, termasuk dalam konteks perdagangan dan investasi. Eskalasi terbaru ini akan memengaruhi dua hal tersebut.
“Kita akan terdampak dalam konteks aliran perdagangan, misalnya dan aliran pergerakan manusia dari wilayah Eropa ke wilayah kita,” ujarnya.
Faizasyah mengatakan pemerintah dalam berbagai kesempatan telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait langsung di pemerintahan Ukraina dan Rusia, juga menyampaikan pandangan melalui negara-negara sahabat, dengan harapan eskalasi bisa dihindari.
“Dengan demikian dari proses hingga saat sekarang, Indonesia tidak berhenti berupaya memberikan keyakinan bagi pihak-pihak yang berkonflik bahwa jalur perdamaian adalah yang terbaik sehingga harapan kita negara-negara tersebut menghindari eskalasi dan bisa kembali ke meja perundingan,” kata Faizasyah.
Faizasyah juga mengatakan Indonesia tidak akan mengikuti langkah negara-negara lain dengan menjatuhkan sanksi kepada Rusia.
Sanksi apa yang disiapkan Barat untuk Rusia?
Kekuatan Barat mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia guna mencoba dan menghentikannya menyerang Ukraina.
Senat AS tengah menyusun daftar tindakan yang disebutnya “induk dari semua sanksi” dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Putin “belum pernah melihat sanksi seperti yang akan saya jatuhkan”.
Getty ImagesKedua negara membangun kekuatan di sepanjang perbatasan saat ketegangan terus meningkat.
Namun, para diplomat Barat menolak menjelaskan secara eksplisit tentang jenis hukumannya, supaya membuat Rusia menebak-nebak.
Jadi sanksi apa yang mungkin direncanakan Barat?
Pembatasan keuangan
Salah satu tindakan yang dipertimbangkan adalah mengecualikan Rusia dari sistem yang dikenal sebagai Swift – layanan pesan keuangan global.
Sistem ini digunakan oleh ribuan lembaga keuangan di lebih dari 200 negara.
Tindakan ini secara efektif akan mempersulit bank-bank Rusia melakukan bisnis di luar negeri.
Sanksi ini digunakan terhadap Iran pada 2012 dan negara itu kehilangan pendapatan minyak secara signifikan dan sebagian besar perdagangan luar negeri.
Getty ImagesBaik AS dan Jerman telah menyuarakan keraguan dan bertanya apakah biaya memutuskan Rusia dari SWIFT akan terlalu tinggi.
Tetapi sanksi ini akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman yang bank-banknya memiliki hubungan dekat dengan lembaga keuangan Rusia.
Gedung Putih mengatakan kerugian itu tidak mungkin dilepaskan sebagai tanggapan langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
“Mungkin Anda tidak akan melihat SWIFT dalam paket peluncuran awal,” kata Deputi Penasihat Keamanan Nasional Daleep Singh.
Kliring dolar
AS dapat melarang Rusia melakukan transaksi keuangan yang melibatkan Dollar AS.
Pada dasarnya, setiap perusahaan Barat yang mengizinkan satu institusi Rusia untuk berurusan dengan Dolar akan menghadapi hukuman.
Ini artinya Rusia akan sangat terbatas dalam apa yang bisa dibeli dan dijual di seluruh dunia.
Sanksi seperti ini dapat berdampak besar pada ekonomi Rusia karena sebagian besar penjualan minyak dan gasnya diselesaikan dalam Dollar.
Utang negara
Kekuatan Barat dapat mengambil tindakan memblokir akses Rusia lebih lanjut ke pasar utang internasional.
Kemampuan lembaga dan bank-bank Barat untuk membeli obligasi Rusia sudah dibatasi – pembatasan itu bisa diperketat.
Tindakan ini akan menghilangkan akses negara ke keuangan yang dibutuhkan guna menumbuhkan ekonominya. Biaya pinjaman negara mungkin naik dan nilai Rubel barangkali turun.
Rusia telah bersiap menghadapi situasi seperti ini dengan mengurangi jumlah utang yang dipegang oleh investor asing.
Getty ImagesSberbank, bank milik negara, adalah salah satu bank Rusia terbesar yang disetujui oleh Uni Eropa.
Blokir bank
AS dapat dengan mudah membuat daftar hitam beberapa bank Rusia, sehingga nyaris tidak mungkin bagi siapa pun di dunia untuk melakukan transaksi dengan mereka.
Moskow harus menyelamatkan bank dan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kenaikan inflasi dan penurunan pendapatan.
Namun, hal ini akan memiliki dampak negatif yang besar bagi para investor Barat yang memiliki uang di bank-bank Rusia tersebut.
Baca juga:
Menargetkan kontrol ekspor
Negara-negara Barat dapat membatasi ekspor komoditas utamanya ke Rusia.
Amerika Serikat, misalnya, dapat menghentikan perusahaan yang menjual barang apa pun yang menyangkut teknologi, perangkat lunak atau peralatan Amerika.
Beberapa hal yang termasuk di dalamnya, khususnya, microchip semikonduktor, yang digunakan dalam segala hal mulai dari mobil hingga ponsel pintar, peralatan mesin hingga elektronik konsumen.
Upaya ini akan menargetkan tidak hanya sektor pertahanan dan kedirgantaraan Rusia, tetapi seluruh bidang ekonominya.
Pembatasan energi
Ekonomi Rusia sangat bergantung pada penjualan gas dan minyak ke luar negeri. Penjualan tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat besar bagi Kremlin.
Barat dapat melarang negara-negara dan perusahaan-perusahaan membeli minyak dari raksasa energi besar Rusia seperti Gazprom atau Rosneft.
Getty ImagesBeberapa politikus Jerman enggan menghentikan Nord Stream 2 karena berdampak negatif terhadap perekonomian Eropa.
AS dapat menggunakan kekuatan diplomatiknya untuk menghentikan pipa gas baru di bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman – yang disebut Nord Stream 2 – mulai beroperasi. Jaringan pipa ini telah dibangun tetapi masih menunggu persetujuan atas peraturan yang dibuat
Presiden Biden mengatakan: “Saya berjanji padamu bahwa kami akan mampu melakukannya”
Namun, pembatasan apa pun pada gas Rusia akan menaikkan harga di seluruh Eropa, yang sebagian besar bergantung pada energi dari timur.
Individu-individu yang menjadi target
Sanksi baru dapat ditargetkan pada individu-individu, termasuk tidak hanya pada rekanan Vladimir Putin, tetapi juga presiden Rusia itu sendiri.
Tindakan ini kemungkinan besar akan berupa hukuman atas permusuhan Rusia terhadap Ukraina atau mengancam kedaulatan atau integritas teritorialnya.
Pembekuan aset dan larangan bepergian adalah opsi yang paling mungkin. Tetapi banyak sanksi semacam itu sudah berlaku dan belum banyak mengubah perilaku Rusia.
Harapan kekuatan AS dan Eropa adalah bahwa elit Rusia akan menekan Putin jika mereka tidak dapat mengakses kekayaan mereka di negara asing dan mendidik anak-anak mereka di berbagai sekolah dan universitas barat.
Sanksi dari London
Beberapa sanksi dapat dikenakan untuk membatasi kemampuan para individu Rusia untuk berinvestasi dan tinggal di London.
Getty ImagesPemerintah Inggris telah berjanji untuk menangani uang Rusia yang mengalir ke London.
Begitulah skala keuangan Rusia di berbagai bank dan properti di Inggris sehingga ibu kotanya dijuluki “Londongrad”.
Pemerintah Inggris mengklaim tengah menangani persoalan ini dengan “putusan pengadilan untuk memaksa target mengungkapkan sumber kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth orders)”, yang mengharuskan orang-orang untuk mengatakan dari mana uang mereka berasal.
Tetapi hanya segelintir putusan ini yang pernah digunakan. Sejumlah organisasi AS ingin Gedung Putih mendorong supaya Inggris lebih keras dalam hal ini.
Berbagai kesulitan bagi Barat
Negara-negara Barat telah memetakan rencana bagi sanksi terkoordinasi dan berat apabila Rusia melancarkan invasi habis-habisan ke Ukraina.
Tetapi bagaimana jika itu hanya membuat “serangan kecil”, seperti diutarakan Joe Biden?
Ada juga kemungkinan bahwa Rusia akan mempertahankan pasukannya di sekitar Ukraina selama berbulan-bulan untuk mengancamnya, sambil meluncurkan serangan siber untuk melemahkannya.
Para diplomat AS dan Eropa mengatakan bahwa negara-negara Barat kurang bersatu dalam menanggapi skenario ini.
Beberapa negara yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Rusia – seperti Hungaria, Italia, dan Austria – mungkin tidak mau menerapkan sanksi kecuali setelah serangan penuh.
Rusia juga dapat mengurangi dampak sanksi Barat dengan mencari dukungan dari China dan sekutu lainnya.
Intinya adalah bahwa sanksi ekonomi yang paling efektif acapkali datang dengan harga yang mahal bagi mereka yang memberlakukannya.
Ada konsekuensi yang harus ditanggung dan tidak semua orang di Barat mau mengakuinya.
(ita/ita)
