Bankterkini.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah strategis setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bendahara Negara pada Senin (8/9/2025). Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), ia menegaskan komitmen untuk memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Purbaya menilai, dalam beberapa tahun terakhir terjadi kesalahan dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, kombinasi antara pengetatan suku bunga, penarikan pajak yang agresif, serta keterlambatan realisasi belanja negara telah menimbulkan kekeringan likuiditas. Kondisi tersebut menghambat laju pertumbuhan ekonomi, terutama pada periode 2023 hingga pertengahan 2024.
Ia menegaskan, roda perekonomian Indonesia sejatinya lebih banyak digerakkan oleh konsumsi domestik. Namun, kebijakan yang terlalu ketat justru memperlambat peredaran uang di masyarakat. “Mesin fiskal dan moneter harus berjalan seiring. Jika salah satu macet, pertumbuhan ekonomi akan terganggu,” ungkapnya dalam forum tersebut.
Sebagai langkah awal, Kementerian Keuangan akan menarik sebagian dana pemerintah yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia. Total dana tersebut mencapai Rp425 triliun, terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA). Dari jumlah itu, sekitar Rp200 triliun akan segera dikembalikan ke sistem perbankan untuk memperkuat likuiditas.
Purbaya menegaskan, langkah tersebut telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden. Ia memastikan mekanisme penempatan dana ini bukan berupa pinjaman, melainkan tambahan likuiditas yang dapat mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Meski demikian, ia mewanti-wanti agar perbankan tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau instrumen moneter lainnya.
“Tujuannya agar uang benar-benar berputar di perekonomian dan mendorong kegiatan produktif,” tegasnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan lonjakan inflasi. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia masih berada di bawah kapasitas maksimalnya, sehingga stimulus tambahan justru akan mempercepat pertumbuhan tanpa menimbulkan risiko besar pada harga barang dan jasa.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menambahkan bahwa skema penempatan dana ke bank mirip dengan program sebelumnya yang menyalurkan Rp83 triliun untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Dengan jumlah yang lebih besar, yakni Rp200 triliun, cakupan program diharapkan lebih luas serta mampu menggerakkan kredit perbankan secara signifikan.
Febrio menekankan, aturan teknis sedang disiapkan agar kebijakan ini berjalan sesuai tujuan. Pemerintah ingin memastikan dana tersebut tidak terserap kembali ke instrumen pasif, melainkan dialokasikan untuk sektor produktif yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
Dengan kebijakan ini, pemerintah optimistis sistem keuangan akan lebih sehat dan peredaran uang di masyarakat lebih lancar. Suntikan likuiditas diharapkan dapat menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global.
