Jakarta –
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terus digenjot pembangunannya guna mengejar target operasional di Juni 2023. Namun di sisi lain, proyek ini mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun hingga Rp 21 triliun.
Kabar tersebut telah terdengar sejak kuartal akhir 2022 lalu. Akan tetapi hingga kini permasalahan tersebut masih belum juga teratasi dan menjadi PR besar pemerintah.
Saat ditanya mengenai perkembangan dari kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini permasalahan tersebut akan selesai dalam waktu dekat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Luhut pun mengatakan bahwa minggu depan akan ada tim yang dikirim ke China guna membahas permasalahan bengkaknya biaya proyek.
“Nggak ada masalah. Saya kira ada Pak Tiko (Wamen BUMN) di sini. Kita mau finalkan, mungkin minggu depan di Beijing,” kata Luhut, saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran biaya yang akan ditanggung masing-masing Konsorsium, Luhut mengatakan, dirinya berharap pembahasan mengenai hal itu juga akan difinalkan dalam pertemuan minggu depan. “Ya kita harapkan semua beres,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, pada bulan November 2022 lalu, dikabarkan kalau proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun mencapai US$ 1,449 miliar atau setara sekitar Rp 21 triliun menurut kurs pada kala itu. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 15 September 2022.
Nantinya, Bengkak biaya ini akan ditanggung Konsorsium Indonesia, Konsorsium China, serta pinjaman dari China Development Bank (CDB). Namun, Dwiyana mengatakan, ada perbedaan pendapat tentang hitungan cost overrun antara Indonesia dan China.
“Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US$ 980 juta (Rp 15,19 triliun). Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi,” katanya di Gedung DPR RI, Rabu (9/11/2022).
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memaparkan, rincian pembayarannya antara lain konsorsium Indonesia sebesar Rp 3,2 triliun, dan konsorsium China Rp 2,1 triliun.
Jumlah ini setara dengan porsi ekuitas 25%. Kemudian sisa Rp 16 triliun lebih atau setara 75% akan dicarikan lewat pinjaman ke China Development Bank (CDB).
“Dari (cost overrun) Rp 21 triliun, harapannya 25% dari ekuitas. 75% akan dipenuhi dari pinjaman CDB sebesar Rp 16 triliun,” ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Sementara itu, saat ini KAI sendiri telah mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun. KAI menyatakan suntikan modal dari negara itu akan digunakan untuk menyelesaikan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Namun hingga kini, belum ada pernyataan terbaru menyangkut besaran cost overrun yang telah disepakati antara Indonesia dan China.
(das/das)
