Bankterkini.com – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi pada tahun 2026. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya investasi baru dengan nilai minimal Rp 7.500 triliun. Angka tersebut dinilai penting karena investasi menyumbang sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak akan maksimal tanpa kontribusi investasi yang memadai. Ia menekankan perlunya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan investasi hingga 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Pertumbuhan dari sisi investasi harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Untuk itu, Indonesia membutuhkan tambahan investasi besar pada 2026 agar target pertumbuhan tinggi dapat tercapai,” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (1/7/2025).
Di tengah tantangan perekonomian global, pemerintah berharap keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mempercepat realisasi investasi strategis. Lembaga tersebut difokuskan untuk mengelola investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan inovasi. Ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam merealisasikan target investasi.
“Dengan dukungan Danantara dan peran aktif sektor swasta, kita harap tercipta lebih banyak lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi di berbagai sektor,” tambahnya.
Selain faktor ini, pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga agar tumbuh stabil di kisaran 5,5 persen. Menurut Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga memiliki peranan dominan dalam perekonomian nasional karena menyumbang sekitar 55 persen terhadap PDB.
Untuk itu, ia mendorong penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif, terutama dalam hal kesempatan kerja dan daya beli masyarakat. Pemerintah juga disebut akan terus melakukan berbagai intervensi kebijakan untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Daya beli masyarakat harus tetap terjaga melalui inflasi yang rendah dan akses terhadap pekerjaan yang luas. Pemerintah akan terus hadir melalui berbagai kebijakan, terutama di bidang pangan dan energi,” katanya.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Proyeksi ini telah mempertimbangkan dinamika domestik maupun global.
Sri Mulyani menekankan bahwa upaya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tidak lepas dari tantangan. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan agar berbagai hambatan dapat diatasi secara kolektif.
“Pemerintah memiliki tekad yang sama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kemampuan kita bersama dalam menghadapi tantangan yang ada,” tutupnya.
