Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mentransformasi PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur itu akan dijadikan lembaga yang turut membiayai pemerintah daerah (pemda).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan transformasi PT SMI membuat lembaga tersebut layaknya World Bank (Bank Dunia) bagi pemda di Indonesia. Dengan demikian mereka dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan pembangunan ke PT SMI.
“Kami saat ini sedang mencoba melakukan transformasi PT SMI. Saat ini ingin menjadikan PT SMI semacam World Bank-nya daerah, dengan kliennya itu daerah, pemda,” kata Luky dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (8/2/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan adanya transformasi itu, Luky menyebut pemda tidak lagi bergantung hanya pada anggaran dari pemerintah pusat melalui dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Intinya harusnya sekarang daerah sudah mulai punya opsi, bukan hanya tergantung dari pemda,” kata Luky.
Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mendorong supaya pemda mencari lebih banyak alternatif pembiayaan dalam pembangunan daerahnya.
“Spirit dari UU HKPD salah satunya adalah bagaimana pemda bisa eksplor alternatif pembiayaan bukan hanya terkait TKD, tapi kita juga buka karena pembiayaan mulai dari pinjaman, obligasi, sukuk, dan seterusnya. Itu yang kita dorong terus,” tuturnya.
Meski begitu, Luky menegaskan bahwa pembiayaan pinjaman dari PT SMI bukan berarti sifatnya memaksa. Melainkan hanya dukungan jika pemda mau mengambilnya.
“Memang bagaimanapun juga ini tergantung dari inisiatif daerah tersebut. Kita tidak bisa memaksakan daerah X harus ngambil obligasi, tapi kita ingin memfasilitasi memudahkan membantu mereka mencari alternatif pembiayaan termasuk pinjaman PT SMI,” kata Luky.
(aid/dna)
