Jakarta –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong agar pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong bisa memiliki usaha sendiri ketika pulang ke tanah air. Makanya, ia berharap TKI bisa menabung selama mereka bekerja di negeri orang.
“Saya mendorong untuk menabung supaya ketika mereka sudah pulang ke tempatnya masing-masing bisa mulai berusaha,” kata Erick, usai bertemu dengan pekerja migran di Kantor BNI Hong Kong, Sabtu (1/7/2023).
Menurutnya, hasil menabung bisa digunakan pekerja untuk modal usaha ketika tidak lagi bekerja di luar negeri. Cara ini diyakini akan mempermudah pekerja mendapatkan pemasukan di masa depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mendorong mereka (pekerja migran), kalau usaha kembali ke tempatnya, usaha, apakah usaha menanam, beternak, membuat kerupuk dan makanan yang bisa akhirnya tambahan pemasukan untuk masa depan mereka, ketika sudah tidak bekerja lagi di luar negeri,” tuturnya.
Saat ini Bank Himbara memiliki cabang di luar negeri, salah satunya Hong Kong. Para TKI bisa memanfaatkan kehadiran Bank BUMN seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri untuk menabung.
Erick mengatakan, hadirnya Bank Himbara juga diharapkan bisa meningkatkan legalitas dari pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Karena mirisnya, 50% pekerja migran Indonesia di Hong Kong ilegal.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan program BUMN yakni antara Himbara bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Bersama program itu, Erick menginginkan pekerja migran di Hong Kong yang ilegal bisa menjadi legal.
“Wajib kita melindungi pekerja migran, sejak awal program BUMN dengan BP2MI mendorong jangan sampai pekerja migran ini ilegal, karena datanya 50% ilegal (di Hong Kong) ini kita lawan,” jelasnya.
“Inilah kenapa, saya mendorong bank bank Himbara, BNI, Bank Mandiri, BRI, untuk hadir bekerja sama dengan mereka untuk mendorong agar legal,” jelasnya.
Upaya itu dilakukan pemerintah agar pekerja migran di luar negeri termasuk Hong Kong bisa mendapatkan perlindungan, seperti asuransi kecelakaan kerja dan sebagainya. Selain itu, juga bisa melindungi dan menghindari pekerja migran perempuan dari kejahatan seksual.
“Kita harus upaya keras karena mayoritas ilegal, akhirnya mereka tidak terproteksi, asuransi, kecelakaan kerja dan semua. Akhirnya hal-hal tentu kaum wanita ada tindakan kekerasan seksual, dan lain-lain,” tutup Erick.
(ada/das)
