Jakarta –
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai dapat mengatasi permasalahan minyak goreng yang terjadi saat ini. Mengingat perannya cukup signifikan menyelesaikan sejumlah persoalan industri terutama yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan publik.
Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin mengatakan pemerintah membutuhkan formula pasti dan sistematis untuk menyelesaikan kenaikan harga minyak goreng terutama yang curah. Pasalnya ancaman kenaikan harga dan kelangkaan produk sangat berpotensi terjadi lagi ke depan jika perdagangan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
“Indonesia memiliki BUMN yang dapat mengatasi masalah mulai dari hulu hingga distribusi minyak goreng. BUMN bisa bertindak lebih. Perlu ada solusi dari BUMN untuk mengatasi masalah minyak goreng ini,” kata Gunawan, Kamis (23/6/2022).
Selain sebagai perusahaan yang berorientasi bisnis, BUMN disebut harus dapat menyediakan barang dan jasa ekonomis bagi masyarakat, serta mengelola sumber daya alam. Gejolak harga minyak goreng saat ini dan potensinya di masa mendatang dinilai sebagai momentum untuk BUMN aktif membantu pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian.
Selain memang fungsinya, Gunawan menilai dalam beberapa waktu terakhir BUMN telah berhasil mengatasi berbagai masalah baik ditingkat korporasi, maupun mencegah dampak negatifnya terhadap industri.
Pemerintah menargetkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah di level Rp 14.000 per liter, tetapi harga minyak goreng yang dijual di pasar tradisional rata-rata dikisaran Rp 18.500 hingga Rp 19.500 per liter. Kenaikan harga ini, telah memangkas pendapatan pelaku industri mikro dan menggerus daya beli rumah tangga kalangan bawah.
Lebih jauh, Gunawan memaparkan BUMN sebelumnya sudah menyelesaikan kasus-kasus cukup besar dan mampu mendukung stabilitas ekonomi. Dalam permasalahan minyak goreng, kata dia, peran BUMN sangat dibutuhkan.
Dia mencontohkan masalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang selama ini merugi telah melakukan perbaikan strategi bisnis secara-besar-besaran, termasuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diyakini akan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Perbaikan kinerja keuangan disusul dengan perbaikan layanan yang diterima masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri penerbangan Indonesia.
Selain itu, gebrakan perbaikan standardisasi operasional dan komersial menjadi salah satu fokus inisiatif strategis BUMN PT Pelindo (Persero) setelah merger pada Oktober 2021 lalu juga sangat signifikan mengurangi biaya logistik di Indonesia yang saat ini masih di sekitar 23% terhadap PDB berdasarkan data World Bank.
PTPN Group yang dalam belasan tahun terakhir menderita rugi, akhirnya mencetak rekor keuntungan pada tahun 2021. Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berhasil membukukan laba bersih Rp 4,6 Triliun atau naik 508% di tahun 2021.
Perbaikan kinerja diperoleh setelah perusahaan melakukan transformasi bisnis sejak tahun 2020. Perbaikan keuangan PTPN Group diyakini akan mampu mendukung pengembangan industri tanaman perkebunan, seperti sawit, gula, karet, teh dan sejumlah tanaman lain, serta berdampak positif bagi perekonomian nasional.
(aid/dna)
