Jakarta –
Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2022 tentang penambahan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Dalam Pasal 2 disebutkan nilai penambahan penyertaan modal negara paling banyak Rp 2,48 triliun.
“Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022,” tulis PP yang ditandatangani Presiden pada (8/12), dikutip Jumat (9/12/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkan besarnya nilai PMN ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebelumnya suntikan modal negara ini telah disetujui oleh DPR. BTN juga akan melakukan rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk penambahan modal.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo memaparkan untuk total proceed dari rights issue direncanakan Rp 4,13 triliun dengan porsi pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) Rp 2,48 triliun dan publik Rp 1,65 triliun.
“Saham yang akan diterbitkan merupakan sisa saham dalam portepel, saat ini ada 9,8 miliar lembar saham,” jelas dia di Komisi XI DPR.
Adapun nilai nominal Rp 500 per saham. Haru juga memaparkan modal dasar ada 20.478.432.000 lembar saham dengan jumlah nilai Rp 10,23 triliun. Lalu untuk jumlah modal ditempatkan dan disetor 10.590.000.000 lembar saham Rp 5,29 triliun.
Sisa saham dalam portepel 9.888.432.000 lembar saham atau Rp 4,94 triliun. Dia mengungkapkan aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan BTN dengan menjaga rasio capital adequacy ratio (CAR) minimal 15,4%.
Haru menyebutkan aksi korporasi ini juga untuk mendukung penyaluran 1,32 juta unit kredit pemilikan rumah (KPR) dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menyukseskan program perumahan nasional. Selain itu bank juga akan mendukung pengembangan bisnis ekosistem perumahan.
Selanjutnya dengan adanya PMN ini penyaluran KPR BTN dalam 5 tahun diproyeksi 1.320 unit dan outstanding kredit mencapai Rp 472,1 triliun. Untuk dana pihak ketiga (DPK) 2023-2025 diproyeksi Rp 504,8 triliun.
Akumulasi laba periode 2023-2025 diproyeksi mencapai Rp 14,3 triliun dan akumulasi dividen 2023-2025 Rp 2,3 triliun. Selain itu rasio permodalan 16,8% sebelum PMN 14,63%.
(kil/eds)
