Jakarta –
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid minta Kementerian BUMN tidak menggunakan APBN dalam skema penyelamatan maskapai Garuda Indonesia. Seperti apa caranya?
“Yang paling utama selamat, tapi tidak APBN. Lantas bagaimana? Di sini dibutuhkan keahlian dari Pak Tiko (Wamen II BUMN Kartika Wirjoatmodjo), di mana dia memang ahli restrukturisasi. Dulu Bank Mandiri, yang sekarang terbukti berhasil,” kata Nusron dalam rapat dengan Kementerian BUMN yang juga dihadiri Dirut PT Garuda Irfan Saputra, Selasa (9/11/2021).
Menurut Nusron, berdasarkan penjelasan Wamen II, ada dua sebab masalah yang dialami PT Garuda. Pertama, buruknya tata kelola korporasi. Kedua, akibat lesunya bisnis karena adanya pandemi COVID-19.
“Tapi anehnya, selama periode 2012-2014, saat terjadinya transaksi sewa-menyewa perusahaan yang markup-nya empat kali lipat, justru Garuda mendapatkan award dari berbagai instansi, baik soal CSR, GCG, dan lain-lain,” papar Nusron.
“Salah satunya penghargaan dari Kementerian BUMN sendiri. Coba tanya ke Pak Irfan, berapa banyak plakat dan piagam itu dipasang di ruang direksi,” imbuhnya.
Nusron menegaskan manajemen Garuda harus tegas dan berani kepada para lessor. Garuda harus berani mengambil keputusan take it or leave it.
“Mau apa tidak? Kalau tidak mau, ya sudah, ambil saja pesawatnya. Kita hadapi,” tegasnya.
Mantan Ketua Umum GP Ansor ini menduga lessor saat ini melakukan lobi-lobi ke kelompok tertentu, termasuk kepada pemerintah, agar Garuda disuntik APBN untuk membayar lessor.
“Pasti ada lobi-lobi gentayangan agar skemanya menguntungkan lessor, tapi membuat negara dan Garuda buntung. Saya kira kita harus berani tegas,” ujarnya.
(zak/van)
