Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus membengkak biaya pembangunannya. Bahkan, pihak China yang diajak untuk berkerja sama membangun proyek tersebut blak-blakan meminta pemerintah ikut menambal bengkak biaya proyek.
Terbaru China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia menutup pembengkakan biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Memang beberapa waktu lalu disampaikan adanya permasalahan cost over run. Tentang cost over run ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan agar cost over run ini juga dicover oleh pemerintahan Indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (26/7/2022) yang lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wahyu menambahkan, soal permintaan dari China, Kementerian Keuangan akan membahas bagian kewajiban Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan proyek, bukan cost overrun.
Bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung karena molornya dari target awal yang dicanangkan 2019. Nyatanya sampai 2022 saat ini, pembangunan masih tetap berjalan.
Dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya diestimasi hanya memakan biaya US$ 5,5 miliar, kemudian membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar. Saat itu ditargetkan pembangunannya bisa selesai 2019.
Terbaru, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan ada pembengkakan biaya lagi mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar.
Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Alia Karenina proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya hingga Rp 16,8 triliun.
“Review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan cost overrun sebesar US$ 1,176 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun,” Alia dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (31/7/2022).
Dia pun menyatakan memang benar pihak China telah meminta Indonesia mengambil bagian ke biaya bengkak proyek kereta cepat. Namun, bukan berarti pemerintah akan langsung menyetujui permintaan itu.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
